DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

24 Februari 2006

MENTERI PU BERIKAN PENJELASAN KEPADA DPR MENGENAI RUU PENATAAN RUANG

Pembahasan mengenai rancangan Undang-undang Penataan Ruang sebagai pengganti UU yang ada yakni UU No.24 tahun 1992 terus bergulir. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mewakili pemerintah Kamis (23/2) memberikan penjelasan dihadapan Panitia Khusus Penataan Ruang DPR RI mengenai rancangan undang-undang penataan ruang sebagai pengganti UU 24/1992. Menurut Menteri PU, revisi UU PR dilakukan agar penyelenggaraan penataan ruang lebih menyentuh hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat terutama dengan meningkatnya kemacetan lalu lintas, bencana banjir, perumahan kumuh serta berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan serta kurang seimbangnya pembangunan kota dan desa.

Disamping itu selama satu dasawarsa semenjak kehadiran UU No.24/1992, tambah Menteri PU banyak permasalahan yang bersifat multidimensi seperti adanya otonomi daerah, belum dijadikannya RTRW sebagai acuan pembangunan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang karena lemahnya sanksi, dan perkembangan positif yakni meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan good governance.

Dalam UU No.24 tahun 1992 telah diatur berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan penataan ruang, seperti asas, tujuan, hak dan kewajiban masyarakat, serta proses penataan ruang, yang tertuang dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Menjawab permasalahan tersebut dijelaskan isi dari rancangan undang-undang yang diajukan kepada DPR dilakukan penguatan aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Kualitas rencana tata ruang akan ditingkatkan melalui pembedaan muatan pengaturan yang tegas dalam RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota yang bersifat melengkapi.

Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, akan diatur pengenaan sanksi bagi pelanggar RTRW dan pihak yang memberikan ijin. Guna mengontrol pemberian iji akan dilakukan pembagian zonasi sebagai piranti perijinan yang akan dituangkan dalam Perpres untuk tingkat nasional, dan Perda untuk tingkat provinsi/Kabupaten/Kota.

Rancangan UU tersebut juga berorientasi pada harkat dan martabat manusia yakni dengan diaturnya ketersediaan minimal bagi ruang publik dan ruang terbuka hijau sesuai dengan hierarki pemerintahan. Setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah, Pansus Penataan Ruang DPR akan mempelajari usulan pemerintah tersebut dan akan ditanggapi dalam Rapat Kerja yang akan digelar satu minggu kemudian. (gt)




Sumber : Pusat Komunikasi Publik 230206

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita