DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

27 Februari 2006

PULAU NIPAH PRIORITAS TINGGI UNTUK DIKEMBANGKAN

Pulau Nipah sebagai pulau terluar yang berhadapan langsung dengan Singapura mempunyai prioritas tinggi untuk dikembangkan. OLeh karena itu saat ini pembuatan tembok dari batu-batu dan tetrapod untuk pemecah ombak di sekeliling pulau terus dilanjutkan. "Direktorat Penataan Ruang Departemen PU saat ini tengah mengidentifikasi fungsi-fungsi apa yang bisa diperankan di Pulau Nipah karena letaknya yang strategis." jelas Dirjen Penataan Ruang Departemen PU Hermanto Dardak bersama Dirjen SDA Siswoko didampingi Direktur Rawa & Pantai, Ramli Johan dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Nipah (22/2).

Selain mempunyai fungsi utama untuk pertahanan dan keamanan, fungsi lainnya menurut Hermanto adalah fungsi ekonomis. Letaknya di Selat Malaka yang merupakan salah satu selat tersibuk di dunia menyebabkan banyak kapal-kapal internasional yang akan masuk ke Singapura, mereka harus antri untuk bisa berlabuh. "Kalau saja kapal-kapal tersebut bisa berlabuh disini sebelum masuk ke Singapura, maka kita akan mendapat nilai tambah yang tinggi." kata Hermanto.

Dikatakannya, yang perlu dilakukan nanti adalah perlunya fasilitas-fasilitas untuk mengawasi kapal-kapal yang masuk ke wilayah Nipah. Selain dukungan-dukungan logistik lain yang bisa dikembangkan disini. Nilai tambah ekonomi yang bisa dikelola cukup luas. ”Inilah yang akan menentukan bagaimana fungsi-fungsi tata ruang nantinya ditetapkan” ungkap Hermanto.

Dari 60 hektar luas Pulau Nipah mestinya 40% nya tidak terbangun. Dari 60% lahan yang bisa dibangun itu harus dibagi sesuai keperluannya danperlu diperhatikan Koefisien Dasar Bangunannya (KDB). Misanya bangunannya yang ada tidak boleh tinggi karena berdekatan dengan bandara internasional. Ini semua menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana tata ruang, lanjutnya. Saat ini proses tersebut sedang berjalan dan pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan masing-masing sektor yang memerlukan fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Sisi lain yang perlu mendapat perhatian menurut Hermanto Dardak adalah adanya fasilitas bagi nelayan-nelayan kecil Indonesia yang mencari ikan di wilayah ini.

Menurut Asisten Deputi Menko Perekonomian Budi Santoso tanpa memahami geo politik, geo strategi dan geo ekonomi, tentu kita hanya tahu seakan-akan membangun pulau yang tidak ada penduduknya. Ia mengutip penjelasan mantan Menko Perekonomian Kabinet Gotong Royong Dorojatun Kuntjorojakti selalu mengingatkan tentang bagaimana tetangga kita mengatur tata ruangnya. ”Jangan kita sibuk sendiri tanpa melihat tetangga kita bagaimana”, kata Budi.

Dengan memahami apa yang terjadi di Singapura, Budi Santoso mengatakan, harus mengantisipasi pengaturan tata ruang kita sendiri untuk menjadi hinterlandnya atau kita bersaing dengan mereka. Budi Santoso mengakui setelah beberepa kali berganti Menko, sampai saat ini pembicaraan intensif mengenai Pulau Nipah memang belum dilaksanakan. "Saat Pak Djatun (nama panggilan Dorojatun Kuntjorojakti) sajalah Pulau Nipah dibicarakan secara intensif, sehingga Ibu Presiden Megawati (waktu itu) tergerak untuk meninjau kesini" ungkap Budi. Setelah kunjungan Ia akan melaporkan hasilnya kepada Menko Perekonomian Boediono tentang apa yang telah dilakukan di Pulau Nipah.

Menjawab pertanyaan kendala yang dihadapi dalam mereklamasi Pulau Nipah Direktur Rawa dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Ramli Johan mengatakan kendala utama adalah saat gelombang laut yang tinggi. Material batu , pasir dan tetrapod (pemecah gelombang), diambil dari Pulau Bintan, Pangkal Pinang dan Batam. Tetrapot yang beratnya 1,2 ton perbuah ini tidak mungkin dibuat di Pulau Nipah karena disini tidak ada air. Untuk mengangkut tetrapot dan batu yang digunakan untuk tembok pantai cukup besar, sehingga ponton yang bisa mengangkut juga terbatas.

Dengan kendala tersebut sedikit mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan. Terutama pada bulan November dan Desember. Pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi gelombang yang cukup tinggi. Selain itu pada jam-jam tertentu terjadinya pasang surut air laut. Para kontraktor yang bekerja sudah sangat memahami jam-jam berapa terjadi gelombang tinggi dan pasang surut, sehingga jadwal kegiatan tidak terganggu. Namun secara umum kendala-kendala tersebut bisa diatasi dengan baik.

Lebih lanjut Ramli mengatakan alokasi anggaran tahun 2006 sebesar Rp 125 milyar yang akan digunakan untuk menyelesaikan pemasangan tetrapot di sisi selatan dan penimbunan pasir. Diharapkan tahun 2007 nanti dapat dianggarkan dana sebesar Rp 97milyar untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan elevasi tembok dan pengurukan setinggi 5,2 m.

Menurut Ramli Johan tanggapan pemerintah daerah dengan reklamasi pulauNipah ini dikatakan sangat positif. Karena semua pihak menyadari arti penting dari Pulau Nipah yang strategis tidak hanya dari pengamanan dan pertahanan negara, tetapi juga dari segi ekonomi. ”Pulau ini merupakan banchmark yang menjadi dasar acuan pengukuran dan penetapan median line yang telah dituangkan dalam perjanjian perbatasan Indonesia dan Singapura tahun 1973” jelas Ramli.(sr)

Sumber : Pusat Komunikasi Publik 250206

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita