DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

27 Februari 2006

PEMERINTAH AKAN LAKUKAN REVITALISASI KAPET

Pemerintah akan melakukan revitalisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau yang lebih dikenal sebagai KAPET. Revitalisasi tersebut dilakukan karena dari 13 KAPET yang ada di seluruh Indonesia pertumbuhannya belum merata. Menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, ada tiga alternatif untuk melakukan revitalisasi KAPET yakni pertama tetap mempertahankan yang ada, kedua melakukan relokasi KAPET ke Kawasan Andalan yang lebih potensial dan ketiga pemerintah hanya akan berkonsentrasi pada pengembangan KAPET yang mempunyai potensi ekonomi & infrastruktur yang lebih memadai. Setiap tahunnya pemerintah mengganggarkan Rp. 1,5 – 2 milyar untuk dana operasional setiap Badan Pengelola KAPET. Disamping menyiapkan 3 alternatif untuk penguatan lokasi KAPET, pemerintah juga akan mengkaji insentif fiskal yang tepat untuk diberikan kepada KAPET.

Belum meratanya pertumbuhan KAPET terlihat dari adanya KAPET yang belum ditunjang oleh infrastruktur jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih sebagai salah satu syarat untuk menjadi daerah tujuan investasi. Salah satunya adalah KAPET Mbay yang kesulitan mendapatkan investor. ”Investasi di KAPET Mbay memerlukan biaya tinggi karena belum didukung infrastruktur jalan, listrik, telepon dan air bersih yang memadai” kata Ketua Pelaksana Harian KAPET Mbay C.Pellokila. Sedangkan pada KAPET lainnya seperti KAPET Sasamba di Kalimantan Timur, KAPET Manado Sulawesi Utara memiliki ketersediaan infrastruktur yang lebih baik.

Pembentukan KAPET menurut Hermanto ditentukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki produk unggulan seperti perikanan, perkebunan dan pariwisata. Selain sebagai pusat pertumbuhan (growth pole), KAPET juga diharapkan bisa menjadi penggerak pertumbuhan daerah sekitarnya. Pertama kali dibentuk tahun 1996 yakni KAPET Biak, yang berfungsi memfasilitasi investor yang akan berinvestasi dengan memberikan berbagai insentif fiskal. Misalnya keringanan biaya impor barang-barang produksi, penundaan pajak sebelum investor memperoleh keuntungan dan bebas biaya visa. ”apabila pengembangan KAPET ini efektif maka akan mendorong pengembangan kawasan disekelilingnya”kata Hermanto.

Sejauh ini peran Badan Pengelola KAPET, sesuai Pasal 5 Keppres 150 tahun 2000 tentang KAPET membantu Pemda memberi pertimbangan teknis bagi permohonan perijinan investasi pada KAPET. Salah satu hasil antara yang telah diperoleh adalah dalam proses perijinan. Badan Pengelola KAPET juga banyak yang mengembangkan one stop service dengan memberikan kepastian waktu dan biaya yang harus dikeluarkan investor untuk mengurus perijinan usaha. ”kami telah memangkas waktu perijinan dari yang semula 2 minggu menjadi 4 hari. Untuk biaya perijinan tergantung dari jenis ijin yang dikeluarkan”kata Noldy Tuerah, Wakil Ketua KAPET Manado Bitung. Sementara menurut Junus Manna, Wakil Ketua KAPET Parepare, dari 16 perijinan yang harus diurus investor di KAPET Parepare, investor hanya dikenakan biaya tidak lebih dari Rp.200 ribu dalam waktu tidak lebih dari satu minggu.(gt)

Sumber : Pusat Komunikasi Publik 270206

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita