DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2 Maret 2006

PENYUSUNAN REGULASI ZONA (ZONING REGULATION) SEBAGAI KELENGKAPAN RAPERDA RTRW KOTA BANDUNG

Dalam rangka evaluasi Raperda RTRW Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat telah memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Bandung, serta Pansus Kota Bandung dan Pemprov Jabar, di basement Gedung Sate Bandung, Senin (27/2).

RTRW Kota Bandung tidak dapat dipisahkan dari RTRW Provinsi dan Nasional, mengingat keseluruhan RTRW tersebut merupakan satu kesatuan yang harus saling terkait satu sama lain sesuai hirarkinya. Demikian disampaikan Dirjen Penataan Ruang A. Hermanto Dardak dalam pertemuan yang dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Jabar, Tjatja Kuswara.

Keterkaitan tersebut terlihat antara lain dari adanya Sistem Nasional dan Provinsi yang berlokasi di dalam kota, sehingga penyusunan RTRW Kota harus dilakukan dan disepakati bersama antara Pemerintah kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Dengan demikian Rencana Tata Ruang Kota dapat terpadu dalam memberikan pelayanan kebutuhan dalam kota maupun regional, guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, lanjut Hermanto Dardak.

Dalam pertemuan yang dihadiri pula oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah II Jawa Bali, Bappenas, Menko Ekuin, dan Ditjen Bangda serta Biro Hukum Depdagri, Ketua Pansus Revisi RTRW Kota Bandung Iqbal Abdul Karim, dan Ketua Bappeda Kota Bandung Tjetje Soebrata memberikan penjelasan tentang proses evaluasi serta sanksi yang akan diterapkan bagi pelanggar RTRW. Lebih lanjut Hermanto Dardak mengatakan bahwa sejauh fungsi kawasan lindung dan budidaya dapat dikelola dengan baik, walaupun secara faktual belum terwujud, maka perlu segera diikuti dengan penyiapan regulasi zona kawasan. Regulasi zona, merupakan ketentuan untuk arahan pemanfaatan ruang yang lebih rinci yang digunakan sebagai acuan dalam suatu zona, misalnya ketentuan tentang kepadatan bangunan,ketinggian bangunan, kemiringan lereng, koefisien dasar hijau, persyaratan prasarana minimum, luas minimum persil, pencahayaan,aturan tambahan seperti estetika, media reklame, view, dll. Dengan regulasi zona, pengawasan terhadap suatu kawasan akan lebih mudah karena lebih operasional, dan perlu disosialisasikan kepada masyarakat terutama di kelurahan yang bersangkutan, sehingga masyarakat dapat turut mengawasi secara langsung setiap perubahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sebelum Raperda RTRW disyahkan, sesuai dengan surat Dirjen Bangda dan Dirjen Penataan Ruang, akan dilakukan peninjauan lapangan bersama Tim Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung, yang rencananya dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Maret 2006. Demikian Tjatja Kuswara menutup pertemuan pada hari ini. (admintaru)

Sumber : admintaru

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita