Dalam rangka mendapatkan masukan berkenaan pembahasan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara, Pansus DPR Ibukota Negara, melakukan Rapat Kerja dengan tiga Menteri terkait yakni Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Dalam Negeri M. Maruf dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (22/3)

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam penjelasannya kepada DPR, menyambut baik RUU tersebut yang merupakan usulan inisiatif DPR. Hal tersebut dikarenakan UU No.34/1999 yang mengatur Ibukota Negara tidak sesuai dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Menteri PU, meskipun Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai kedudukan khusus, namun dalam penyelenggaraannya mesti memperhatikan daerah otonom disekitarnya yang bersama Jakarta membentuk kawasan perkotaan yang dikenal sebagai kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Depok-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur).

ada kenyataan terjadinya interpendensi antara Jakarta dengan daerah sekitarnya secara ekonomis-sosial. Karena itu perlu kesatuan program dan rencana” paparnya. Berkenaan dengan adanya Raperpres Jabodetabekjur, maka diusulkan Rencana Tata Ruang Jabodetabekjur menjadi pedoman dalam penyusunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten/Kota yang tercakup dalam Jabodetabekjur. (gt)

Berita Terkait