DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

27 Maret 2006

ISTILAH MEGAPOLITAN DIUSULKAN DIGANTI JABODETABEKJUR SAJA

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dalam Rapat Kerja dengan Pansus DPR yang membahas RUU Ibukota Negara (22/3), mengusulkan agar istilah megapolitan diganti dengan istilah Jabodetabekjur saja.

“istilah megapolitan merupakan istilah baru yang belum dikenal dalam perundang-undangan yang ada. Mengingat yang dimaksud kawasan megapolitan adalah kawasan Jabodetabekjur maka seyogyanya istilah megapolitan diganti Jabodetabekjur” kata Menteri PU. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan tanggapan atas pasal 9 ayat 2 RUU Ibukota Negara yang mencantumkan istilah kawasan megapolitan.

Sementara itu Direktur Jenderal Penataan Ruang Hermanto Dardak pada saat temu pers, Kamis (23/3) mengatakan bahwa pembentukan kawasan Jabodetabekjur akan mengatasi banyak masalah. “untuk kota yang berkembang sendiri-sendiri dan mempunyai hubungan sosial-ekonomi, pembentukan kawasan terpadu seperti Jabodetabekjur akan mengatasi banyak masalah seperti banjir, kemacetan serta tata air. Ini perencanaan yang telat dilakukan” kata Hermanto.

Ditambahkannya biaya yang dikeluarkan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya menjadi mahal baik biaya operasional kendaraan yang mahal akibat macet, biaya kesehatan akibat polusi hingga tingkat stress masyarakat.

Pelayanan kota-kota di Jabodetabekjur akan dibagi menjadi Jakarta sebagai kota inti dan kota lainnya menjadi kota satelit. Jakarta sebagai kota inti pemanfaatan ruangnya diarahkan untuk perumahan hunian dengan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional, industri ringan non polutan dan khusus di Pantura sebagian untuk perumahan dengan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 40%-50%.

Sedangkan untuk kota satelit sperti Kota Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor diarahkan untuk permukiman tinggi dan sebagian rendah dan perdagangan untuk skala nasional. Industri yang dikembangkan industri ringan, menyerap banyak tenaga kerja dan berorientasi pasar. Pertanian/ladang, perikanan, peternakan dan agrobisnis juga bisa dikembangkan di kota-kota ini.

Kabupaten yang ada seperti Kabupaten Tangerang dan Bekasi diarahkan untuk perumahan padat dan rendah, ekonomi skala setempat, industri berorientasi tenaga kerja, pertanian/lading, petanian lahan basah (irigasi teknis) dan kering, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri hutan produksi, kawasan lindung dan suaka alam. Untuk Kabupaten Bogor dan Cianjur diarahkan sama dengan Kabupaten Tengerang dan Bekasi hanya untuk perumahan masih berskala sedang/rendah. (gt)


Sumber : Pusat Komunikasi Publik 22/03/06

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita