DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

19 April 2006

SKENARIO PEMANFAATAN RUANG PULAU KALIMANTAN HINGGA TAHUN 2023

Guna mengembangkan wilayah Pulau Kalimantan khususnya untuk pengembangan ekonomi dan membuka wilayah terisolir, diperlukan beberapa kebijakan pemerintah. Kebijakan jangka panjang sampai dengan tahun 2023, yakni perlu direalisasikan pembangunan sistem jaringan jalan lintas Kalimantan dan sistem jaringan angkutan sungai. Sistem jaringan jalan dimaksud adalah jaringan jalan lintas Kalimantan meliputi lintas utara, lintas tengah dan lintas selatan. Bagian lintas Kalimantan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan meliputi 6 koridor jaringan jalan yakni ; Sambas – Singkawang- Pontianak, Sintang-Sanggau-Tayan-Sungai Bawang-Pontianal, Palangkaraya-Kuala Kapuas-Banjarmasin, Kotabaru-Batulicin-Pagatan-Plehari-Banjarmasin, Amuntai-Kandangan-Martapura-Banjarmasin dan Tenggarong-Samarinda.

Demikian disampaikan Ruchyat Deni Djakapermana yang duduk sebagai promovendus menyusun disertasi berjudul ; Desain kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan ruang wilayah Pulau Kalimantan, di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Senin(17/4). “Ini merupakan obsesi saya untuk meneliti pemanfaatan ruang Pulau Kalimantan” ujar Deni.

Kemudian untuk sistem jaringan angkutan sungai menurut Deni diperlukan pula percepatan realisasi, rehabilitasi dan peningkatan 5 koridor sistem angkutan sungai yaitu koridor Sungai Kapuas, koridor Sungai Sampit, koridor Sungai Barito, koridor Sungai Kahayan dan koridor Sungai Mahakam.

Sementara itu untuk perhitungan nilai ekonomi wilayah Kalimantan didasarkan atas 2 skenario utama yaitu mengikuti arahan RTR Pulau Kalimantan dan mengikuti kecenderungan perkembangan pemanfaatan ruang wilayah di Pulau Kalimantan sampai dengan tahun 2023 (skenario A) dan menyesuaikan rentang waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (skenario B).

Menurut Deni Djakapermana nilai ekonomi total Pulau Kalimantan hingga tahun 2023 berdasarkan skenario A adalah Rp 2 triliun. Sedangkan dihitung berdasarkan skenario B adalah Rp 1.695,83 triliun. Dari hasil perhitungan tersebut menurut Deni kegiatan pemanfaatan ruang di Pulau Kalimantan perlu diselenggarakan dengan mengedepankan kebijakan yang sepenuhnya berpihak pada arahan RTR pulau Kalimantan yang lebih berwawasan lingkungan dan berdimensi jangka panjang.

Sekretaris Jenderal Departemen PU Roestam Sjarief yang hadir sebagai salah seorang penguji mengharapkan hasil penelitian akademisi setingkat Doktoral dapat memberi kontribusi dalam dunia nyata. Menurutnya substansi temuan dalam penelitian Ruchyat Deni dapat memberi masukan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penataan Ruang yang saat ini sedang diproses di DPR.

Menurut Roestam Sjarief kalau memang hasil penelitian ini sudah diyakini sebagai bentuk dari perencanaan penataan ruang, maka hasilnya bisa memperbaiki bentuk dari perencanaan dan pemanfaatan ruang di kemudian hari. Selain itu menurutnya pemikiran ini diharapkan bisa terakomodasi ke dalam Rancangan UU Penataan Ruang yang saat ini sedang dibahas di DPR.

Dihadapan Komisi Penguji Utama Prof. Dr, Ir. Santun Sitorus, Dr. Ir. Ernan Rustiadi dan Prof. Dr. Ir. Marimin, Msc dan penguji dari luar komisi Prof. Dr. Ir. Herman Haeruman dan Dr. Ir. Roestam Sjarief serta, promovendus Ruchyat Deni Djakapermana dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Doktor. Selamat (Sr)

Sumber : PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK 180406

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita