DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

19 April 2006

PERAIRAN LAUT DALAM PERLU DIMASUKKAN DALAM REVISI UU PENATAAN RUANG

Pemerintah sebaiknya memasukkan aturan perairan laut dalam (deep sea) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penataan Ruang yang kini tengah digodok Panitia Khusus (Pansus) DPR RI. Pemerintah juga diminta agar tidak terburu-buru untuk meng-golkan RUU yang kini tengah direvisi menjadi UU pengganti UU No.24 Tahun 1992. Selain aturan deep sea pemerintah juga perlu memasukkan aturan teknologi di bidang eksplorasi laut. Kedua point ini dinilai penting guna mengantisipasi abad 21 sehingga UU Penataan Ruang yang baru nanti tidak cepat kedaluarsa.

"Saya melihat soal laut dalam ini telah diatur oleh negara-negara lain di dalam UU Tata Ruagnya. Saya pikir ini juga bisa dimasukkan ke dalam draft RUU Penataan Ruang kita," tegas pakar ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, usai berbicara dalam Diskusi RUU Penataan Ruang Dengan Asosiasi Profesi yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) kemarin di Jakarta (18/4).

Menurutnya, dari segi teknologi negara kita masih tertinggal jauh dalam hal eksplorasi laut dibandingkan negara lain. Meski demikian tidak ada salahnya jika aturan teknologi juga dimasukan dalam RUU yang direncanakan rampung tahun ini. Dia menambahkan, dengan dimasukkannya aturan teknologi maka UU Penataan Ruang yang baru itu nantinya tidak kadaluarsa, mengingat tetap mengikuti perkembangan teknologi saat ini. “Akan lebih baik meski lambat, ketimbang terburu-buru namun hasilnya kulrang memuaskan,” tegasnya.

Tambang yang terdapat di dasar laut seperti di Kepulauan Maluku. Pasalnya, Amerika berhasil menemukan kandungan logam yang cukup besar di Maluku. “Dengan dimasukkannya aturan laut dalam ini, berarti kita dapat mencegah pencurian yang bakal dilakukan pihak asing terhadap kekayaan kita sendiri,” ucapnya. Dia mengingatkan, armada nuklir negara maju banyak berkeliaran di perairan kita.

Bila terjadi kecelakaan, kemudian menyebabkan pencemaran siapa yang akan dipersalahkan. Untuk mengantisipasi hal itu maka aturan laut dalam mesti dipertimbangkan. Dan pengaturan masalah kecelakaan di laut, bila perlu harus dibuat dalam pasal khusus, tanya mantan Kepala Bappenas. Dorojatun juga menyebut RUU sangat lemah dalam pasal-pasalnya, khususnya bila dikaitkan dengan abad 21. Seharusnya, ujarnya UU Penataan Ruang yang baru bisa jadi Brand Mark. Pasalnya, dia melihat pasal yang diajukan terlalu service oriented yakni hanya permukaannya saja yang disentuh. “Isinya kurang begitu jelas,” ungkap Dorojatun.

Ketua Pansus RUU Penataan Ruang Rahman Syagaf yang juga menjadi pembicara dalam Diskusi itu menilai bila perlu RUU yang ada tidak perlu direvisi lagi. Karena menurutnya, isinya telah cukup komprehensif dan hanya perlu penanjaman saja. (Sony)

Sumber : Pusat Komunikasi Publik 190406

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita