DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

24 Mei 2006

Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU Penataan Ruang DPR-RI dengan Asosiasi Profesi

Pansus RUU Penataan Ruang DPR RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta (18/5). RDP kali ini dihadiri oleh para anggota pansus RUU Penataan Ruang dari fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, PBD, PKS, PKB, PPP, PDS, serta Tim Substansi dari Dep. PU yang bertugas mengikuti seluruh proses perjalanan RUU Penataan Ruang ini.

Berbagai masukan dan saran untuk penyempurnaan RUU Penataan Ruang kemudian disampaikan oleh berbagai asosiasi profesi yang terdiri dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ikatan Ahli Perencana (IAP), Urban and Regional Development Institute (URDI), dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
Dalam RDP yang dipimpin oleh Abdulah Azwar Anas selaku wakil ketua Pansus, secara umum para ahli dari asosiasi profesi yang diundang pada RDP kali ini berpendapat bahwa RUU Penataan Ruang ini memang baru mengulas tentang penataan ruang darat, walaupun dalam bagian pengertian disebutkan bahwa ruang terdiri dari ruang darat, laut, dan udara. Masalah sanksi administrasi juga disinggung karena dianggap lemah sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang. Ada beberapa konsep dasar dalam UU no.24/1992 tentang Penataan Ruang yang dianggap perlu untuk tetap dipertahankan dalam RUU ini yaitu mengenai konsep keragaman ekosistem, negara kepulauan, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Dari prinsip dasar itu dapat dilihat cara pandang kita terhadap ruang itu sendiri.


Berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun 2035 diperkirakan akan berjumlah ± 400 juta jiwa, maka diperlukan suatu pengaturan dari seluruh dimensi dalam penataan ruang kita, jelas Abdulah. Hampir seluruh fraksi juga sepakat mengenai masalah sanksi. Di masa yang akan datang sanksi administrasi akan ditingkatkan menjadi sanksi pidana.
Tata ruang sebaiknya dilihat sebagai sebuah sistem, tidak dilihat sebagai sebuah struktur. Diharapkan di masa yang akan datang, penataan ruang sudah mulai mengarah pada strategic plan. Dalam strategic plan tercantum alternatif sasaran, sehingga bila suatu sasaran tidak tercapai maka masih ada alternatif sasaran lainnya. Dengan demikian penataan ruang bisa lebih fleksibel dan implementatif.


Lebih lanjut dilakukan tanya jawab antara para anggota pansus dengan para ahli dari berbagai asosiasi profesi. Hasil diskusi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan bagi para anggota pansus dan Tim Substansi untuk penyempurnaan substansi RUU Penataan Ruang. (nil)

Sumber : admintaru

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita