DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

21 Juni 2006

BURUKNYA PENATAAN RUANG MEMPERLEMAH DAYA SAING INDONESIA

Lemahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain salah satunya disebabkan masih buruknya penataan ruang di Indonesia. Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen PU Hermanto Dardak menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Upaya Pengembangan Kawasan Perkotaan Yang Nyaman, Aman & Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (20/6).



“Kalau kita lihat Human Development Indeks, berdasarkan data terakhir, Indonesia berada di rangking 110, Malaysia 62, Singapura 25, Thailand 73, Vietnam 108, Filipina 84, padahal Human Development Indeks menunjukkan salah satu ukuran keberhasilan bagaimana kita dalam membangun. Salah satunya tata ruang”, tutur Hermanto.


Hermanto juga mencontohkan keluhan para pengusaha mengenai kemacetan lalu lintas, mengakibatkan transportasi logistik mereka dari pelabuhan Tanjung Priok menuju kawasan industri Cikarang yang dulunya mencapai dua rit, sekarang ini hanya satu rit. Di perkotaan kita perlu melihat kota sebagai Engine of Development, karena pusat-pusat industrinya biasanya dekat dengan kota, tambahnya.


Sebagai informasi nilai ekspor Indonesia untuk Asia, persentase kontribusinya pada 2000 sekitar 3,9 %, namun pada 2004 mengalami penurunan menjadi hanya 3%. Kecenderungan seperti ini membuat pemerintah harus memperhatikan peningkatan aspek produktivitas, selain aspek kenyaman dan keamanan. Hal ini akan berimbas pada daya saing nasional bangsa Indonesia.


Kondisi tersebut menurut Hermanto Dardak bisa diwujudkan melalui peraturan daerah (Perda) yang mengatur mengenai tata ruang di kabupaten, perkotaan, serta regional. Hal ini perlu dibentuk struktur seperti apa yang ingin dituju. Rumusan ini perlu disampaikan dalam RUU Penataan Ruang (PR) yang baru untuk mengawal supaya pembangunan akan berjalan sesuai yang ditentukan.


Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Pansus RUU Taru DPR-RI dari Fraksi-PPP Rahman Syagaf menekankan pentingnya identitas bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam konstruksi bangunan-bangunan di Indonesia. Penataan ruang bukan sekedar mengelola benda fisik, tetapi juga membangun identitas serta kebanggaan negara dan bangsa.


“Contohnya, tambah Rahman, kita dengan mudah dapat melihat Amerika di Jakarta, Inggris di Indonesia, tetapi kita jarang sekali melihat Minangkabau di Jakarta, Jawa di Jakarta, di sepanjang jalan gedung-gedung tinggi, mal-mal, atau bahkan rumah kita bergaya Amerika”.


Untuk mengatur masalah identitas bangsa yang diwujudkan dalam konstruksi bangunan, Rahman menjelaskan, hal ini bisa dimulai dengan dibuatnya Perda terkait. Seperti yang telah diberlakukan di Bali. Alasan ini yang menyebabkan banyak orang senang tinggal di Bali, karena adanya identitas Bali dalam bangunan-bangunannya.


Rahman juga melihat pentingnya peran serta masyarakat dalam masalah penataan ruang. Peran serta masyarakat ini perlu dilembagakan dalam sebuah institusi penataan ruang yang resmi, sehingga mempunyai kekuataan yang jelas. Institusi ini nantinya harus diisi oleh para orang swasta dan masyarakat murni yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal penataan ruang serta harus berintegritas yang tinggi, sehingga dapat dipercaya oleh publik. Dalam paradigma lama, peran serta masyarakat tidak ada sama sekali, semua perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian semua dilakukan pemerintah.


Saat ini pemerintah sedang menyusun RUU PR sebagai revisi terhadap UU No. 24 Tahun 1992 yang dirasakan sudah tidak memadai lagi dan memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan permasalahan yang bersifat multidimensi. Beberapa isu strategis terkait penyusunan RUU PR ini diantaranya ruang terbuka hijau, pedestrian mall, sarana olah raga, konsep metropolitan serta konsep megapolitan. (rnd)


Sumber : Pusat Komunikasi Publik - 200606

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita