DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

22 Juni 2006

PPK Daerah sebagai Duta Provinsi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2006 dan persiapan penyusunan program dan anggaran tahun 2007, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dep. PU telah menyelenggarakan kegiatan ”Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajemen Pelaksanaan Program Penataan Ruang” di Hotel Grand Flora Kemang, Jakarta (13/6). ). Pelatihan bagi para PPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PPK Daerah) dari seluruh provinsi di Indonesia ini dibuka oleh Sesditjen Penataan Ruang Setia Budhy Algamar, kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai ’Sistem Penganggaran Kementerian/Lembaga’ oleh Kasubdit Pelaksanaan Anggaran II Dit. Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan, serta ’Mekanisme Pengajuan Revisi DIPA’ oleh Kasubdit Anggaran I Dit. Anggaran Ditjen Anggaran & Perimbangan Keuangan.

Selanjutnya para peserta mendapatkan pengarahan dari Dirjen Penataan Ruang A. Hermanto Dardak. ”Acara ini berfungsi sebagai forum dialog dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi para PPK Daerah”, kata Hermanto mengawali pengarahannya. Hermanto kemudian menjelaskan beberapa hal pokok yang diharapkan dapat diperankan oleh para PPK Daerah selaku duta provinsi di daerahnya masing-masing dalam penyelenggaraan penataan ruang. Dalam RUU Penataan Ruang (PR) yang saat ini sedang dalam proses dengar pendapat di DPR-RI, dicantumkan mengenai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sekaligus berfungsi sebagai alat pengaturan zonasi. Proses penataan ruang, terutama aspek pengendalian pemanfataan ruang akan dilaksanakan secara berjenjang. Provinsi juga akan ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan di kabupaten, jelas Hermanto.

Lebih lanjut Hermanto menegaskan bahwa semua pembangunan tidak dapat dijalankan bila tidak ada dalam RTRW baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Perpres No. 65/2006 bahwa pembebasan tanah baru dapat dilakukan bila rencana pembangunannya ada di dalam rencana tata ruang. Penataan ruang berfungsi pula untuk mentransformasikan sumber-sumber daya yang kita miliki, termasuk sumber daya manusia agar menghasilkan kondisi ipoleksosbudhankam yang kita harapkan.
Salah satu tantangan penataan ruang adalah mengatur ruang yang sudah tersedia agar penggunaannya tidak menimbulkan masalah yang kontraproduktif. Salah satu tugas PPK Daerah dalam hal ini adalah meningkatkan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang, yang merupakan salah satu aspek penataan ruang yang selama ini belum berjalan efektif. Dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, salah satu alat yang dapat digunakan adalah mekanisme insentif-disinsentif yang sudah dicantumkan dalam RUU PR, jelas Hermanto. Misalnya, ijin pembangunan yang diberikan pada suatu pengembang di lokasi tertentu diimbangi dengan kewajiban bagi pengembang tersebut untuk membebaskan penggunaan lahan di kawasan yang seharusnya berfungsi lindung. Bila ini dilakukan terus menerus, maka lama kelamaan tujuan penataan ruang akan tercapai. Jangan sampai penataan ruang tidak diterapkan karena alasan PAD. ”Akan lebih baik bila PAD bertambah karena perijinan yang dikeluarkan memang berdasarkan tata ruang yang telah ditetapkan”, tegas Hermanto.

Ketika menentukan suatu fungsi ruang, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah intensitas bencana. Penggunaan ruang di daerah yang intensitas bencananya tinggi tentu akan berbeda dengan di daerah yang intensitas bencananya rendah, dengan spesifikasi bangunan yang berbeda pula. Hal-hal seperti inilah yang perlu diingatkan secara terus menerus kepada masyarakat karena salah satu indikator keberhasilan PPK Daerah adalah tingkat apresiasi masyarakat terhadap penataan ruang. PPK Daerah pun bertugas untuk melakukan pembinaan pembangunan di daerah.
Hermanto kemudian menyampaikan harapannya terhadap PPK Daerah antara lain agar tiap daerah dapat memiliki RUTR dan RDTR dgn regulasi zonasi sebagai alat operasional penataan ruang. Perlu diperhatikan pula bahwa berdasarkan UU no. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan penataan ruang untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota terletak pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota itu sendiri. Sementara kewenangan pemerintah pusat sudah dijelaskan dalam UU no. 24/1992 yang kembali dipertegas dalam RUU PR, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan. Kemudian PPK Daerah juga diharapkan memberikan kontribusi pada BKTRD sebagai wahana komunikasi dengan stakeholders lainnya.
Pada hari kedua, para peserta mendapatkan materi dari Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan berupa penjelasan dan praktek aplikasi penyusunan RKA-KL & DIPA TA 2007. Selain itu Setjen Dep. PU pun menyampaikan materi mengenai aplikasi semi e-procurement plus, mekanisme pelaporan anggaran, praktek aplikasi monitoring & evaluasi, serta mekanisme pelaksanaan pemeriksaan anggaran di lingkungan Dep. PU. Acara ditutup pada hari ketiga oleh masing-masing Direktur Penataan Ruang Wilayah dengan materi terakhir yaitu progres pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi sesuai dengan kelompok wilayahnya masing-masing. (nil)

Sumber : admintaru

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita