DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

6 Agustus 2007

WAPRES : JANGAN LANGGAR TATA RUANG

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta para pejabat untuk tidak melakukan kejahatan pidana akibat pelanggaran tata ruang. Menurut Jusuf Kalla pelanggaran tata ruang dampaknya sama buruknya dengan kejahatan korupsi.

”Dampak dari pelanggaran tata ruang juga mengakibatkan timbulnya kemiskinan akibat munculnya banjir dan bencana lainnya,” ucap Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) 2007 di Batam, kemarin yang diikuti 11 Menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (2/8).

Jusuf Kalla mengatakan dengan keluarnya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, para pejabat terkait dengan tata ruang harus hati-hati karena terikat dengan sanksi pidana yang menyertainya apabila terjadi pelanggaran.

”Undang-undang ini akan punya dampak luas. Kalau gubernur, bupati, pejabat salah-salah dalam tata ruang akibatnya juga pidana,” ingat Wapres.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, adanya batas waktu penyelesaian peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bukan merupakan hal yang mudah. Djoko Kirmanto menjelaskan, karena alasan tersebut diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan Penataan Ruang, sehingga UU baru ini dapat segera operasional.

Berbicara Rakernas BKTRN 2007, Djoko Kirmanto yang juga Ketua Tim Teknis BKTRN menerangkan, penyesuaian atau penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi paling lambat dua tahun sejak UU diberlakukan, sementara untuk wilayah kabupaten/kota diberikan waktu tiga tahun.

Penetapan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang dalam hal ini dipegang oleh Menteri PU. Sedangkan perda RTRW Kabupaten/Kota harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Djoko Kirmanto mengatakan, terkait dengan implementasi UU No 26 tahun 2007, pada saat ini Departemen PU tengah melakukan upaya untuk percepatan implementasi UU tersebut antara lain penyusunan beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) serta RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

”RPP tentang RTRWN saat ini sedang dalam proses penyesuaian materi muatan terhadap ketentuan yang diatur dalam UU Penataan Ruang yang baru,” ucap Djoko Kirmanto.

Selain tengah menyusun kedua RPP tersebut, upaya lainnya untuk mempercepat implementasi UU Penataan Ruang yaitu penyusunan beberapa Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) meliputi RTR Kawasan Metropolitan, RTR Kawasan Mamminasata, Kawasan Jabodetabekpunjur, Kawasan Metropolitan Bandung dan RTR Pulau.

Menteri PU juga mengatakan sedang menyusun beberapa Rancangan Peraturan Menteri PU tentang pedoman dalam Penataan Ruang. Langkah lainnya ialah penyiapan kelembagaan dalam rangka operasionalisasi kaidah sanksi dalam penataan ruang dan pembentuka Penyidik Pegawai Negei Sipil (PPNS).

”Diperlukan komitmen yang kuat dan konsistensi dari Pemerintah Pusat, Pemerinta Daerah dan para pemangku kepentingan Penataan Ruang lainnya agar UU ini dapat berlaku sebagaimana mestinya,” jelas Menteri PU.

Menurut Djoko Kirmanto, dalam UU Penataan Ruang yang baru ini juga berisi pengaturan sanksi yang lebih tegas. Selain adanya sanksi administrasi juga diatur sanksi pidana baik kepala pelanggar maupun pemberi ijin yang tidak sesuai dengan RTR yang berlaku.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono yang juga sebagai Ketua BKTRN mengatakan, Rakernas BKTRN 2007 memiih tema, Peningkatan Kualitas Penyelengaraan Penataan Ruang dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. Boediono mengatakan, tema ini tepat karena relevan untuk memantapkan berbagai kebijakan nasional pelaksanaan pembangunan nasional.

Rakernas BKTRN diharapkan sebagai forum sosialisasi UU Penataan Ruang yang baru. Kehadiran para Gubernur dalam Rakernas, menurut Boediono diharapkan dapat mempercepat implementasinya.

”Selain itu, saya harapkan para Gubernur dapat berdiskusi dan mengemukakan permasalahan tata ruang yang aktual di provinsinya masing-masing,” tutur Ketua BKTRN tersebut. (sr)

Sumber : Pusat Komunikasi Publik 030807

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita