DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

21 Januari 2003

Pemerintah Kabupaten Malang Masih Abaikan

Malang, Kompas - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang selama ini masih mengabaikan riset tata ruang wilayah untuk penawaran rencana investasi kepada investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investor yang berusaha menanamkan modalnya, bahkan masih dibebani biaya untuk menempuh riset tersebut.

"Riset tata ruang selalu diabaikan Pemkab, dan sering terburu-buru menawarkan potensi wilayah kepada investor, sebelum riset dilakukan. Padahal, dalam riset tata ruang sering terjadi kemungkinan kecil untuk kesesuaian rencana penanaman modal," kata Budi Sugiarto dari Universitas Brawijaya (Unibraw), Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Senin (20/1) di Malang.

Budi diserahi kontrak pembuatan riset tata ruang Pantai Kondangmerak untuk Bali Kondang Resort dengan investor PT Il Woo Indah dari Korea Selatan. Namun, sejauh ini belum juga mendapat kepastian untuk melaksanakan kontrak tersebut.

Riset tata ruang tersebut dimaksudkan juga untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atas rencana pembukaan Bali Kondang Resort yang memakai hutan milik Perhutani seluas 500 hektar. Rencana biaya yang dialokasikan untuk riset tata ruang mencapai Rp 150 juta, sedangkan untuk amdal mencapai Rp 80 juta.

Menurut Budi, kini hampir dapat dipastikan rencana riset maupun penanaman investasi pihak Korea Selatan ini dibatalkan. Sebab, selain permasalahan dari pihak Pemkab Malang yang ternyata tidak siap memberikan jaminan kepastian usaha, investor tersebut mengalami permasalahan di dalam negeri Korea selatan sendiri.

Ia mengharapkan, untuk masa-masa mendatang agar riset tata ruang ini didahulukan, sebelum ditawarkan potensi usaha kepada pihak mana pun. Riset tata ruang yang dilakukan akan memberikan jaminan kepastian usaha.

"Masalah riset tata ruang lain yang kini diabaikan juga, pada proyek lintas selatan Jawa Timur," kata Budi.

Menurut Budi, lintas selatan Jatim yang menghubungkan delapan wilayah kabupaten di wilayah selatan Jatim, untuk masalah tata ruangnya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing. Namun, sejauh ini Pemkab Malang menjalankan rencana pembukaan jalur tersebut, tanpa didahului dengan riset tata ruang.

Riset tata ruang lintas selatan Jatim di wilayah Kabupaten Malang, yang penting untuk dilakukan, terkait dengan rencana pengembangan kota nelayan dan perikanan di Pantai Sendangbiru. Untuk pembentukan kawasan kota, lanjut Budi, perlu dipertimbangkan kawasan yang menunjang lokasi perkotaan yang dimaksud.

Tanpa riset tata ruang akan berdampak pada ketidakjelasan penataan dan pemanfaatan ruang. Pada akhirnya, kembali pada kesulitan memberikan jaminan usaha. Padahal, khususnya di wilayah Malang selatan ini masih banyak terdapat potensi investasi yang belum optimal dimanfaatkan, baik potensi pariwisata maupun hasil pertambangan. (NAW)



Sumber : kompas.com

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita