DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

12 Desember 2007

Membangun Komunitas Peduli Tata Ruang

Peran serta masyarakat sangat di harapkan untuk menjaga tata ruang di wilayah kita. Sebab itu perlu adanya suatu yang digerakkan dalam menjaganya dalam bentuk komunitas peduli tata ruang.

Undang-undang yang baru diterbitkan UU No. 26 Tahun 2007 jelas mengatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penataan ruang, dalam merencanakan kotanya dan pada saat konsep tata ruang itu dibuat juga harus melibatkan masyarakat. ”Karena tata ruang bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik semua masyarakat, itu tertuang jelas di dalam UU tersebut” demikian di sampaikan Dra. Lina Marlia, CES, Direktur Wilayah IV, Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum pagi ini di acara talkshow radio Sonora, 92 FM (12/12/07).

Rencana tata ruang itu terdiri dari pola ruang, setiap kawasan itu diatur peruntukkannya untuk apa, demikian juga dengan struktur ruangnya, sehingga aktivitas masyarakat terfasilitasi. Banjir yang terjadi sekarang, karena tata ruang yang ada tidak di patuhi. Sebab itu masyarakat harus mengetahui sehingga masyarakat tidak akan salah membangun rumahnya tidak akan salah menginvestasikan dananya. Lebih lanjut menurut Lina, dalam undang-undang yang baru ini tegas sanksinya. ”Mudah-mudahan dengan ini tidak akan ada yang melanggar dari rencana tata ruang yang telah di buat” demikian Lina berharap.

Peran serta masyarakat dapat terlibat bisa mulai dari menyusun rencana, minimal 2 kali. Jadi Pemda harus mengajak masyarakat, dan masyarakat dapat turut memonitor, demikian-pun dalam pengendaliannya masyarakat dapat terlibat. Karena tidak mungkin semua ini dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu apa yang dilakukan masyarakat sangat sangat berarati, walaupun memang belum optimal dilakukan seluruh lapisan masyarakat .

Senada dengan Lina, menurut Ir. Hadian Ananta, CES, Kasubdit Informasi Bina Masyarakat, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Nasional, Departemen Pekerjaan Umum yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan dalam Undang-undang yang baru telah membuka lebar peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Masyarakat juga dapat ikut dalam aspek pengawasan. Ada konsultasi publik. Masyarakat bisa dilibatkan pada saat penyusunan perda untuk tata ruang, masyarakat dapat melakukan pengawasan apakah masih konsisten antara rencana dengan perda yang disusun.

Lebih lanjut Hadian menjelaskan memang masyarakat belum paham betul apa itu tata ruang. Masyarakat lebih memahami apa itu lingkungan. Melalui acara ini diharapkan masyarakat lebih mengenal apa itu tata ruang.

Seperti contoh, ada Komunitas Peduli Tata Ruang di Bogor, ada suatu komunitas mereka sangat konsen dengan lingkungan di sekitarnya. Mereka secara persuasif melakukan pembenahan pedagang-pedagang di trotoar dan warga sekitarnya, akhirnya mereka paham. Komunitas ini memfasilitasi proses partisipatif dalam penataan ruang di sekitarnya. Dalam kelurahan atau desa tadi dapat dengan mudah melihat peta hasil yang di buat oleh komunitas itu sendiri.

Peran serta masyarakat bisa dilakukan orang perorang atau berkelompok. Hadian menyampaikan dari beberapa pengalaman dari teman-teman yang terlibat dalam komunitas tata ruang, dimulai dengan memanfaatkan melalui Forum Kelurahan baik di level kelurahan atau level kota. Memang harus di mulai dari rukun warga. ”Perlu ada pelopor-pelopor yang membangun kepedulian tata ruang. Kelompok-kelompok ini sangat mendukung untuk menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah. Forum Rukun Warga itu ada di kelurahan-kelurahan” demikian jelas Hadian. Lin

Sumber : admintaru_121207

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita