DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

13 Desember 2007

Keterbukan Rencana Tata Dan Banjir Jadebotabek

“Sosialisasi merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat” demikian disampaikan Dra. Lina Marlia, CES, Direktur Penataan Ruang Wilayah IV, Departemen Pekerjaan Umum di Women Radio pada acara talkshow pagi ini (13/12/07).

Lebih lanjut Lina menjelaskan yang dibinakan adalah tentang penyelenggaraan penataan ruang mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Wewenang memang ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetapi masing-masing harus mensosialisasikan rencana tata ruangnya.

Pemerintah Provinsi mensosialisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, begitu pula yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota begitu seterusnya. “Masalahnya sekarang masyarakat-kan banyak, maka mensosialisasikan bisa dilakukan secara langsung dan bisa melalui radio, film, dsbnya” demikian ungkap Lina. Agar ruang dapat dimanfaatkan secara efisien. Lebih lanjut menurut Lina, Dinas Penataan Ruang di kabupaten/kota yang harus terus menerus mengawasi dengan melibatkan masyarakat dalam hal pengendalian. Bila ada yang salah harus diberi peringatan bahkan ada sanksi.

Mengenai bagaimana masyarakat dapat terlibat? Di dalam Undang-undang Penataan Ruang No. 26 tahun 2007, ada hak dan kewajiban masyarakat. Hak masyarakat antara lain menerima informasi tentang penataan ruang, dapat mengetahui rencana tata ruang, dapat menikmati penambahan nilai ruang dsbnya. Sedangkan, kewajibannya turut mengawasi, mengendalikan pemanfaatan ruang. “Pemerintah-kan terbatas jumlahnya, sementara masyarakat jumlahnya banyak dan luas” demikian ujar Lina. Sebab itu masyarakat dapat melapor bila ada yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Ada kawasan yang boleh dibangun dengan syarat tapi harus dimonitor terus. Itu gunanya penataan ruang. Jangan sampai merugikan tapi mendorong bagi mereka yang akan beraktivitas dan berinvestasi agar tidak salah dan menguntungkan.

Setiap ruang itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, untuk itu perlu di kaji, untuk keuntungan kita semua. Demikian pula terkait dengan banjir, begitu menurut Lina. Di dalam RTRW Jabodetabekpunjur kita mengatur situ-situ yang harus di lestarikan, ada 13 situ. Sebetulnya semua orang akan bertanya seperti itu. Logikanya air mengalir dari atas ke bawah secara alami akan mencari daerah yang lebih rendah, seperti situ atau sungai. Sebab itu situ-situ tersebut harus di jaga, tetapi kenyataannya kini daerah yang bawah di buat permukiman.

Menurut Lina, ini adalah juga upaya untuk mencegah air agar tidak menggelontor terlalu cepat, tetapi agak sedikit di tahan. Ada cara agar drainase juga menahan, konstruksinya memang harus di desain sedemikian rupa, agar air jangan cepat ke daerah yang rendah. Demikian juga, daerah yang rendah juga diatur, kan ada situ juga, ada sungai, ada rawa maka jangan dibangun mall. “Banjir itu tidak bisa hanya diatasi secara teknis saja seperti dengan dibangun banjir kanal dsbnya, tetapi ijin-ijin juga harus diatur” tegas Lina. Termasuk ijin untuk permukiman juga diatur. Dulu tidak banjir di Jakarta karena daerah resapan bagus, rumah juga belum banyak. Kini, air menggelontor dengan cepat sampai di Jakarta bingung mau mengalir kemana.

Kini bila banjir sudah terjadi berarti itukan bukan tanggung jawab Departemen PU saja. “Sebab itu fungsi penataan ruang itu untuk mencegah agar itu jangan terjadi lagi” ujar Lina. “Dalam tata ruang diatur DAS itu harus 30 % di kota, hal-hal seperti itu yang harus kita kerjakan bersama” begitu himbau Lina. Lin

Sumber : admintaru_131207

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita