DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

25 Januari 2008

DEADLOCK RAPERPRES JABODETABEK-PUNJUR BERHASIL DISELESAIKAN

Kebuntuan yang menyebabkan terhambatnya proses legalisasi Rancangan Perpres tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur akhirnya dapat diselesaikan antara BKTRN dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan perbedaan persepsi tentang batas kawasan lindung yang tertuang dalam peta lampiran.

Perbedaan persepsi tersebut menyangkut kawasan hutan produksi yang dalam RTRWP Jawa Barat diberi notasi warna hijau (kawasan lindung), sementara dalam Raperpres Jabodetabek-Punjur kawasan hutan produksi tidak ditampilkan karena termasuk dalam Zona B4 dan B7. Zona B4 dan B7 dalam Raperpres Jabodetabek-Punjur adalah zona budi daya terbatas di mana hutan produksi termasuk di dalamnya.

Dalam rapat pembahasan di Hotel Horizon Bandung yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Januari 2008 yang lalu, disepakati kawasan hutan produksi di kawasan B4 dan B7 ditampilkan batas-batasnya. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan atas keberadaan kawasan hutan produksi yang juga memiliki fungsi lindung dan fungsi konservasi.

Dengan adanya kesepakatan ini, tuntas sudah proses konsensus di antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait. Dalam waktu dekat Raperpres Jabodetabek-Punjur akan segera diajukan kembali kepada Presiden RI melalui Sekretariat Kabinet untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden. Produk hukum ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah terkait, dalam mengelola Kawasan Jabodetabek-Punjur sebagai satu kesatuan sistem ekonomi dan lingkungan. Berbagai permasalahan penataan ruang seperti bencana banjir, pengelolaan sampah, dan permasalahan transportasi pun diharapkan akan semakin berkurang di masa yang akan datang.

Dalam diskusi yang berlangsung cukup hangat terlontar beberapa wacana menarik, antara lain pentingnya mendorong agar kawasan hutan di DAS Ciliwung-Cisadane dapat mencapai luas minimal 30% sebagaimana disyaratkan oleh UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Upaya ini perlu diimbangi dengan penghentian (moratorium) konversi fungsi kawasan hutan yang ada, baik konversi dari kawasan hutan lindung dan hutan konservasi menjadi kawasan budi daya (termasuk hutan produksi) serta konversi dari kawasan hutan produksi menjadi kawasan budi daya non-hutan. Sebaliknya mekanisme insentif-disinsentif perlu dikembangkan untuk mencegah konversi sekaligus mendorong perluasan kawasan hutan di Jabodetabek-Punjur. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya kawasan hutan produksi (hutan rakyat maupun hutan tanaman industri) dapat dikembangkan di seluruh bagian Zona B4 dan B7. Ags

Sumber : admintaru_250108

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita