DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

23 Januari 2008

PENANGANAN BENCANA MENJADI MOMENTUM PEMBENAHAN TATA RUANG

Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan kerugian harta dan nyawa manusia, salah satunya turut disebabkan oleh pelanggaran pemanfaatan ruang di berbagai daerah di Indonesia. "Banyaknya bencana yang terjadi menjadi momentum untuk melakukan pembenahan penataan ruang di Indonesia." kata Ketua Komisi V DPR RI Ahmad Muqowam dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Gorontalo, di Gedung MPR/DPR Jakarta, Rabu (23/1).

Dengan hadirnya UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupaten harus dilakukan revisi menyesuaikan dengan UU tersebut. “Kami telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Daerah untuk merevisi perda tata ruangnya. Namun yang penting tidak hanya revisinya tetapi pengendaliannya” jelas Menteri PU Djoko Kirmanto.

Departemen PU saat ini tengah menyusun pedoman teknis bidang penataan ruang. Saat ini juga tengah dilakukan finalisasi Pedoman Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional, kawasan sekitar Danau/Waduk, Wilayah Sungai, Kawasan pasca pertambangan dan kawasan lindung, dan penyiapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Pembinaan Penataan Ruang kepada Pemda juga dilakukan dalam rangka pencegahan bencana seperti pembuatan zoning regulation kawasan rawan bencana Kota Padang, penataan ruang kawasan konservasi Pantai Panjang Bengkulu, kawasan lindung Waduk Batu Tegi Lampung serta penyusunan arahan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua juga tengah diselesaikan. (gt)


Sumber : Pusat Komunikasi Publik 230108

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita