DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1 Februari 2008

LEMBAGA KOORDINASI PENATAAN RUANG TETAP DIPERLUKAN

Untuk pertama kalinya sejak pemberlakuan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), pada tanggal 31 Januari 2008 Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian selaku Ketua BKTRN. Rapat tersebut dihadiri oleh menteri-menteri yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan penataan ruang, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Wakil Sekretaris Kabinet. Sementara beberapa menteri/Kepala LPND berhalangan hadir karena kesibukannya yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Agenda utama yang dibahas dalam Rapat BKTRN kali ini adalah isu kelembagaan penataan ruang dan agenda strategis ke depan.

Ketentuan UUPR tentang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, yang juga berwenang untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang, menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi BKTRN. Terkait dengan isu ini, kesimpulan rapat BKTRN adalah sebagai berikut:
1. BKTRN tetap diperlukan untuk mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
2. Untuk meningkatkan kinerja BKTRN dalam mengatasi berbagai persoalan bidang penataan ruang, diperlukan restrukturisasi organisasi BKTRN dengan manyertakan menteri-menteri yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan penataan ruang (Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perhubungan). Struktur BKTRN disepakati sebagai berikut:
Ketua : Menko Perekonomian
Wakil Ketua I : Menteri Pekerjaan Umum
Wakil Ketua II : Menteri Dalam Negeri
Sekretaris : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Anggota : 1. Menteri Pertahanan
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Menteri Perhubungan
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Menteri Perindustrian
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional
10. Wakil Sekretaris Kabinet
Sekretariat BKTRN (Bappenas) akan menyiapkan sebuah rancangan keputusan Presiden untuk menetapkan organisasi BKTRN yang baru dalam waktu 2 (dua) minggu.
3. Organ kelengkapan BKTRN seperti Tim Teknis dan Kelompok Kerja akan dibentuk oleh Ketua BKTRN setelah penerbitan keputusan Presiden

Dalam pembahasan agenda kerja, disepakati untuk memfokuskan pada penyelesaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah. Agenda lainnya ditetapkan dengan melihat tingkat kepentingan dan urgensi permasalahan yang memerlukan penanganan BKTRN.

Beberapa isu yang disampaikan untuk dipertimbangkan sebagai agenda mendesak di antaranya adalah isu pemekaran wilayah, koordinasi pengelolaan Heart of Borneo, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dan penanganan kawasan metropolitan (terutama Jabodetabek-Punjur). Terkait isu pemekaran wilayah, Menteri Kehutanan menilai bahwa isu ini perlu dicermati mengingat implikasinya yang besar terhadap ruang. Dalam beberapa kasus, pemekaran wilayah yang tidak memperhatikan tata ruang telah mengakibatkan sebagian besar wilayah kabupaten pemekaran merupakan kawasan lindung. Akibatnya kawasan lindung terancam terdegradasi dan daerah pemekaran pun sulit untuk mengembangkan perekonomiannya.

Pada bagian akhir Menko Perekonomian mengingatkan agar penyelenggaraan penataan ruang memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspek pengendalian pemanfaatan ruang. (ags)



Sumber : admintaru_10208

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita