DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

5 Februari 2008

Tata Ruang Jakarta Kronis, SBY Harus Ambil Alih Tangani Banjir

Jakarta - Banjir yang kerap melanda Jakarta setiap musim hujan merupakan akumulasi salah urus tata ruang sejak dulu. Saatnya pemerintah pusat mengambil alih penanganan banjir.

"Tata ruang Jakarta sudah kronis. Presiden SBY harusnya menetapkan keadaan darurat dan mengambil alih penanganan banjir di Jakarta," kata ahli tata ruang Itenas Malang, Vincentius Santoso, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (5/2/2008).

Apa yang terjadi sekarang, lanjut Santoso, merupakan rangkaian kesalahan-kesalahan terhadap pelanggaran Perda Tata Ruang di Jakarta. "Kesalahan seperti itu dianggap biasa dan kecil. Dampaknya baru terasa sekarang," cetusnya.

Menurut dia, faktor lain yang menyuburkan pelanggaran tata ruang adalah kuatnya kepentingan ekonomi dibalik pengalihfungsian lahan-lahan hijau terbuka. "Tata ruang kata kuncinya adalah pada penataan peruntukan lahan. Fungsi ruang hijau dikalahkan oleh fungsi ekonomi," ujar Santoso.

Santoso menilai ada standar berbeda yang dilakukan pemerintah DKI terhadap penataan lahan terbuka. Seringkali, jika ada program penataan lahan hijau, yang selalu menjadi korban adalah rakyat kecil. "Lihat saja penggusuran pedagang di Pasar Barito untuk alasan taman," imbuhnya.

Sebaliknya, terhadap pemilik modal yang jelas-jelas melanggar peruntukan lahan, pemerintah seringkali menutup mata terhadap pelanggaran. "Mana berani pemerintah menggusur perumahan Pantai Indah Kapuk yang jelas-jelas menjadi penyebab banjir di tol Bandara," tukas Santoso.

Meski sulit dan butuh waktu, Santoso meminta pemerintah melakukan audit ulang terhadap semua proyek yang melanggar tata ruang. "Baru dilakukan langkah, yang mana yang paling mungkin dibongkar untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka," ujarnya.

Selain itu, hal penting lainnya adalah pembenahan sistem drainase di Jakarta yang harus terintegrasi. "Masing-masing pihak membangun tanpa memadukan sistem drainase mereka. Akibatnya tidak sinkron dan menyebabkan banjir," sebut Santoso.

Dan yang terakhir, pemerintah juga harus mengetatkan semua perizinan yang terkait dengan pengalihfungsian lahan terbuka. "Sesuai konsep ideal, minimal lahan terbuka di Jakarta ada 30 persen," pungkas Santoso.
( bal / umi )

Sumber : detik.com

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita