DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

6 Maret 2008

Konsultasi DPRD Sumbar Dalam Rangka Penyusunan RTRW Provinsi Sumatera Barat

Masa berlaku Perda No. 13 tahun 1994 tentang RTRWP Sumatera Barat 1990-2005 sudah berakhir. Telah terjadi beberapa kali perubahan kebijakan Pemerintah Daerah akibat bergantinya pimpinan pemerintahan baik di tingkat nasional dan provinsi. Seiring berjalannya waktu perlu dilakukan sinkronisasi dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi di sekitarnya yang rencana tata ruangnya juga sudah direvisi.

Dengan keluarnya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 78 ayat 4 point b yang berbunyi semua Peraturan Daerah Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan, jadi langkah awal yang harus dilakukan adalah merevisi atau menyesuaikan RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan UU No. 26 tahun 2007.

Permasalahan-permasalahan diperbatasan, diharapkan dapat dibahas lebih intensif lagi dengan masing-masing Provinsi sehingga konflik dapat diminimalisir. Dalam diskusi ini diperoleh beberapa masukan meliputi permasalahan di perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi yang berbatasan (Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau dan Sumatera Utara), yakni masalah penggunaan lahan, kehutanan dan alih fungsi hutan, perbedaan tata batas provinsi dan pengelolaan DAS lintas wilayah.

Melalui Perda yang sedang dalam proses penyusunan ini diharapkan nantinya dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat Sumatera Barat sesuai dengan target pencapaian indikator pembangunan manusia yang ditargetkan. Wil I

Sumber : admintaru_060308

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita