DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

10 Maret 2008

PENYEMPURNAAN RAPERPRES JABODETABEKPUNJUR SEBAGAI PROSES PERCEPATAN LEGALISASI

Percepatan proses legalisasi kembali mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Tim Teknis BKTRN dan perwakilan pemerintah provinsi terkait yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Perlunya penyempurnaan Raperpres Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana hasil Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Menko Perekonomian pada tanggal 28 Februari 2008 yang lalu, segera direspon oleh Tim Teknis BKTRN dengan melakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh anggota Tim Teknis BKTRN antara lain : Kantor Menko Perekonomian, Bappenas, Kantor Meneg Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, dan perwakilan Pemprov DKI Jakarta, perwakilan Pemprov Jawa Barat, perwakilan Pemprov Banten, BKSP Jabotabek, dan perwakilan dari kantor Sekretariat Kabinet.

Penambahan beberapa dasar hukum pembentukan provinsi pada konsideran “mengingat”, dan perbaikan penulisan pada peta lampiran raperpres, serta penghapusan lampiran IV mengenai Indikasi Program Utama, telah menjadi keputusan bersama antara Tim Teknis BKTRN dan perwakilan pemerintah provinsi yang hadir, sebagaimana kesimpulan rapat yang dijelaskan oleh Direktur Penataan Ruang Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Ir. Iman Soedradjat, MPM.

Perlunya penandatangan persetujuan oleh menteri-menteri terkait menjadi masukan percepatan proses legalisasi RaPerpres sebagaimana usulan / masukan dari perwakilan Sekretariat Kabinet. Dijelaskan pula, bahwa berdasarkan ketentuan Perpres tentang tata cara pengajuan peraturan perundang-undangan penandatanganan persetujuan oleh para menteri terkait, tetap diperlukan dan masukan ini akan ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian selaku Ketua BKTRN.
Masukan dan usulan beberapa penyempurnaan baik redaksional kalimat maupun struktural penulisan telah dimuat dalam penyempurnaan RaPerpres ini, sehingga diharapkan naskah RaPerpres ini akan segera ditindak lanjuti kembali dan mendapatkan pengesahannya, demikian penjelasan Direktur Penataan Ruang Nasional sebelum menutup rapat. (an)

Sumber : admintaru_100308

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita