DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

11 Maret 2008

WARGA DIMINTA BERI MASUKAN KEPADA TIM INTERDEP LUMPUR SIDOARJO

Warga dari 12 desa yang wilayahnya tidak termasuk dalam peta terdampak diharapkan dapat ikut memberikan masukan kepada Tim Interdep yang sedang melakukan pengkajian terhadap kelayakan kawasan yang terkena dampak Lumpur Sidoarjo namun belum masuk kedalam peta terdampak. “Studi kelayakan itu harus kita dorong. Tim ini bekerja di lapangan dan kita harus mendukung assignment yang dilakukan. Kalau ada usulan-usulan yang berupa pemulihan, segera diajukan bagaimana solusinya. Meskipun nantinya tim akan memberikan rekomendasi“ demikian disampaikan Imam Santoso Ernawi Sekretaris Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) pada saat menerima Rombongan DPRD Kabupaten Sidoarjo dan perwakilan warga Sidoarjo, di Jakarta (6/3).

Pada pertemuan dengan perwakilan warga dari 12 (dua belas) desa yang tidak termasuk dalam peta terdampak turut didampingi oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah agar desanya masuk ke dalam peta terdampak. “Kami datang menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar desa kami yang saat ini dalam kondisi yang berbahaya dapat masuk kedalam peta terdampak dan warga korban Lumpur mendapatkan hak-haknya sama seperti korban yang masuk peta terdampak” ujar Arli Fauzi Ketua Tim Pansus DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ikut mendampingi.

Lebih lanjut Arli mengatakan meskipun pada tanggal 28 Februari 2008 lalu, memang Bapak Presiden setelah rapat kabinet terbatas telah memutuskan memasukan 3 (tiga) desa ke dalam peta terdampak yaitu Desa Besuki, Desa Kejaraan dan Desa Kedung Cangkring Kecamatan Jabon, namun demikian keputusan ini belum memberikan rasa keadilan dan keputusan ini malah menimbulkan diskriminasi kepada sesama korban dari desa lain diluar tiga desa tersebut yang tidak masuk ke dalam peta terdampak.

Berdasarkan laporan resmi dari Camat dan para Kepala Desa, desa yang belum masuk ke dalam peta terdampak sebanyak 15 desa termasuk 3 desa diatas yaitu di Kecamatan Jabon ada 3 desa, Kecamatan Tanggulangin sebanyak 5 desa dan Kecamatan Porong sebanyak 7 desa. Seluruh desa-desa tersebut termasuk kategori bahaya walaupun kriteria bahayanya berbeda-beda, ada desa yang terancam akibat ancaman jebolnya tanggul yang ada, kemudian desa yang terisolasi dan beberapa desa terdapat semburan baru yang mengandung gas berbahaya.

“Kedatangan kami menuntut agar pemerintah segera secara terbuka menetapkan wilayah-wilayah kategori berbahaya, sampai dengan radius berapa, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat dapat mengantisipasi. Selain itu kami mohon dengan sangat pemerintah agar tidak menambah konflik horizontal antar sesama korban, pemerintah dapat memberikan hak-hak yang sama kepada korban yang termasuk wilayah tidak terdampak” tegas Arli.

Menanggapi masalah ini, Imam menyatakan bahwa pemerintah dalam penanganan Lumpur sidoarjo baik melalui mekanisme BPLS telah memiliki roadmap sendiri bagaimana penanganan Lumpur sidoarjo. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas yaitu pertama, bagaimana menanggulangi atau dengan kata lain menghentikan Lumpur Sidoarjo. Kedua, sesuai dengan Perpres bagaimana mengalirkan Lumpur Sidoarjo melalui Kali Porong. Ketiga masalah kelayakan kawasan terkait dengan pemulihan ekonomi wilayah. Dalam penanganan Lumpur Sodiarjo Menteri PU berpesan agar setiap pihak memberikan suasana yang kondusif dalam frame kebijakan dan harus ada kepercayaan trust building dan kita upayakan secepat mungkin ada pemulihan.(put)

Sumber : Pusat Komunikasi Publik-110308

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita