DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1 April 2000

Persiapan KONREG Tahun 2008 Membahas Program Ke PU-an dengan Rencana Tata Ruang

“Diperlukan suatu proses yang sangat kondusif, dan mudah-mudahan menjadi suatu komitmen bersama bahwa dalam penyusunan program-program itu berbasis penataan ruang” demikian disampaikan Ruchyat Deni, Sesditjen Penataan Ruang saat rapat pembahasan Konreg yang telah berlangsung beberapa kali (26,28/03/08). Rapat pembahasan Konreg yang dilaksanakan tersebut membahas kaitan program-program ke-PU-an dengan Rencana Tata Ruang.

Pada dasarnya dalam Rencana Tata Ruang, konsepnya ada 4 hierarki, meliputi Rencana Tata Ruang Pulau, KEK, Kawasan Metropolitan, Kawasan KAPET yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional. Saat rapat pembahasan persiapan Konreg dengan Ditjen Cipta Karya, diperlukan arahan investasi pengembangan infrastruktur perkotaan dalam masing –masing kota sebagai pusat kegiatan nasional. Bagaimana prasarana air minum, pengelolaan pertambangan (drainase) penanggulangan dampak agropolitan, dan sarana yang berkaitan dengan perdesaan. Selanjutnya tentu akan menyangkut indikasi gambaran perkotaan, tetapi nantinya, diharapkan masing-masing program ini harus jelas yang akan diisikan pada tabel yang telah disepakati bersama. “Nanti realnya pada waktu diskusi untuk masalah Konreg harus di persiapkan” demikian arahan Pak Setia Budhi Algamar saat memimpin rapat pembahasan.

Dalam Rencana Tata Ruang Nasional, struktur ruang lebih kepada pembentukan sistem perkotaan, pengembangan kotanya bagaimana kemudian sistem jaringan transportasi, sistem jaringan enegi, sistem jaringan sumber daya air secara nasional, sementara pola ruang yang menunjukan indikasi kawasan lindung yang perlu diamankan kemudian kawasan kawasan budidaya mana yang didorong pengembangannya.

Kaitan program ke-PU-an dengan rencana tata ruang untuk program bina marga diarahkan pada (i) kebijakan untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki, antara lain meliputi menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, mendorong kawasan perkotaan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya, (ii) kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang merata, meliputi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dengan meningkatkan kualitas jaringan parasaran dan mewujudkan keterpaduan pelayanan dengan laut (pelabuhan), udara (Bandar udara) dan penetapan pelabuhan, (iii) kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan antar kawasan budidaya andalan, (iv) kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional.

Sedangkan untuk program SDA meliputi : (i) kebijakan pengembangan struktur ruang dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan SDA, (ii) kebijakan pengembangan kawasan budidaya andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan, (iii) kebijakan peningkatan akses pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki dan (iv) kebijakan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Arahan kebijakan penataan ruang (RTRWN) untuk program cipta karya meliputi dua kebijakan yaitu peningkatan akses pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki serta kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara.

Dari arahan kebijakan dan kaitan program ke-PU-an untuk masing-masing Direktorat tersebut maka secara ringkas arahan kebijakan program penataan ruang berbasis RTRWN meliputi kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional dengan fungsi pertahanan dan keamanan, kebijakan peningkatan akses pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki serta kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan antar kawasan budidaya andalan. Lin



Sumber : admintaru_10408

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita