DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

3 April 2008

BENCANA INDIKASIKAN PENURUNAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Bencana selain ditimbulkan oleh faktor alam juga bisa karena ulah manusia. Bencana alam seperti banjir, longsor yang kerap terjadi dua tahun terakhir diprediksikan akibat dari kesalahan manusia seperti merusak kelestarian hutan. Secara umum, beberapa bencana dipicu oleh adanya pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak pada perubahan pola curah hujan dan mekanisme hidrologi.

”Dari sisi penataan ruang sebagian bencana itu mengindikasikan adanya kerusakan dan penurunan daya dukung lingkungan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang, Imam Ernawi kemarin di Jakarta.

Menurut perkiraan para pakar lingkungan, pada 2030 akan terjadi peningkatan permukaan air laut antara 8 – 29 Cm. Hal itu dapat menyebabkan sekitar 2000 pulau Indonesia tenggelam, termasuk 92 pulau terluar yang menjadi batas acuan teritorial. Dalam menyikapi permasalahan di atas, pemerintah berupaya melakukan penanggulangan bencana melalui UU 24/2007 tentan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana.

Tahap pra bencana (pengurangan risiko, pelaksanaan UU Penataan Ruang, peringatan dini dan mitigasi bencana). Tahap tanggap darurat (kajian, penetapan keadaan, penyelamatan & evakuasi, pemulihan prasarana dan sarana vital). Adapun tahap pasca bencana ialah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dijelaskan Imam Ernawi, hampir seluruh wilayah kepulauan Indonesia masuk dalam kawasan rawan bencana gempa. Bahkan Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua tergolong tingkat kerawanannya sangat tinggi. Hanya Kalimantan yang dinilai cukup aman. Namun daerah pesisir pulau Sumatera bagian barat, pantai selatan Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku sangat rawan dengan bencana tsunami. Ditambah lagi lebih dari 100 gunung berapi tersebar dikawasan ini.

Dirjen Penataan Ruang menjelaskan, menjamurnya tingkat hunian, industri dan perdagangan di perkotaan telah memberikan dampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan dan tata air. Konversi sawah 61,6 persen per tahun dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Konversi hutan lindung, kerusakan pesisir utara dan selatan Jawa dan bertambahnya jumlah sepadan wilayah sungai yang kritis yang berdampak pada kekeringan adalah bukti turunnya daya dukung lingkungan.

”Kerusakan hutan bakau di Pantura akibat limbah industri telah menyebabkan abrasi di Jepara, Tegal, Kendal. Akibat konversi hutan, saat ini hutan lindung tinggal 20 persen di pulau Jawa,” ungkapnya.

Data Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) menyebutkan, dalam kurun 2003 – 2005 telah terjadi 1.429 kejadian bencana meliputi 53,5 persen berasal dari hidro-meteorologi, banjir (34 persen), dan Longsor (16 persen). Menurut Imam Ernawi, hutan di Jawa dan Bali hanya tersisa 20 persen. Sedangkan proporsi kawasan hutan di Indonesia Tengah, Timur umumnya masih cukup tinggi dan luasnya masih berkisar 65 persen – 80 persen dari total wilayah.

”Padahal, dengan kondisi luas hutan diatas 30 persen maka 75 persen air hujan akan meresap ke dalam tanah sisanya atau dengan kata lain 25 persen menjadi air limpasan,” ujar Dirjen Penataan Ruang.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut masyarakat perlu digugah kesadaran terhadap kondisi lingkungan. Dalam perspektif penataan ruang, perencanan harus dimulai dari Dimana kawasan yang tidak boleh membangun, bukan sebaliknya. Pasalnya, jika luas hutannya dibawah 30 persen maka sebagian besar (75%) air hujan akan menjadi air limpasan yang terbuang percuma ke laut.

Lebih jauh dikatakan, dalam sistem penataan ruang didasarkan pada tipologi pendekatan, klasifikasi penataan, penguatan aspek perencanaan dan ruang lingkup pelaksanaan. Upaya pencegahan dan mitigasi bencana harus dijalankan secara komprehensif pada semua level dan semua pihak, pungkas Dirjen Penataan Ruang. (Sony)


Sumber : Pusat Komunikasi Publik 030408

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita