DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

19 Agustus 2008

Pemukiman Kumuh Diperkotaan Semakin Tidak Terkendali

Kenaikan jumlah penduduk perkotaan sebagai wujud terjadinya fenomena urbanisasi akibat migrasi desa ke kota saat ini sudah melaju cukup pesat. Di perkirakan pertumbuhan penduduk kota di Indonesia sudah mencapai 4% pertahun. Dengan kecendrungan urbanisasi yang terus meningkat seperti itu, perhatian pada penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus. Apakah salah satu dampak dari fenomena urbanisasi itu yaitu terjadinya pemukiman kumuh di kota-kota besar atau di kota metropolitan tidak bisa di hindari?

Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Spesial Tata Ruang di Radio Trijaya FM Jakarta, Rabu (13/8) lalu yang mengangkat tema Mencegah Ruang Hunian dari Kekumuhan. Hadir sebagai pembicara, Ir. Bahal Edison Naiborhu MT, Direktur Penataan Ruang Wilayah I dan Ir. Hussein Abdul Aziz anggota DPR RI dari Komisi V Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Bahal Edison, ketidaksiapan kota menghadapi fenomena urbanisasi adalah salah satu ciri dari negara berkembang. Sebenarnya masalah kekumuhan diperkotaan di Indonesia bisa diatasi asalkan didalam pelaksanaannya pemerintah dan masyarakat bisa saling bekerjasama. Saat ini, pemukiman kumuh di kota Indonesia sudah mencapai 10.000 lokasi, dan di Jakarta ada sekitar 15.000 ha kawasan kumuh atau sekitar 10% dari luas kota Jakarta.

Terjadinya pemukinan kumuh di perkotaan, ungkap Hussein Abdul Aziz, akibat pertambahan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan penyediaan lahan pemukiman. “Saat ini di bantaran kali Jakarta, sudah ada 70.000 kepala keluarga yang menghuni lokasi itu, Belum lagi di kota-kota lainnya di Indonesia. Ini harus segera diatasi,” tegasnya.

Idealnya, kata Bahal Edison pemukiman di perkotaan menurut Peraturan Penataan Ruang harus bisa memberikan ruang terbuka hijau 30% dari luas wilayahnya. Sementara, DKI Jakarta saat ini baru memiliki ruang terbuka hijau 9% dan jauh dari harapan menuju pemukiman yang baik.

Ditambahkannya, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Daerah Jabodetabekjur untuk mengatasi masalah konflik antara berbagai instansi di pemerintahan daerah. Hal ini pastinya, akan menjadi acuan dalam menata tata ruang kota di masa depan. (HRN)

Sumber : admintaru_190808

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita