DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1 September 2008

Menciptakan Lahan Pemukiman Yang Baik Di Perkotaan

Tingginya harga tanah di perkotaan menyebabkan pemanfaatan ruang untuk pemukiman menjadi terbatas. Data sensus tahun 2005 mencatat penduduk perkotaan di Indonesia sudah mencapai 100 juta dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 4,40 % per tahun. Dengan kecenderungan urbanisasi yang terus meningkat seperti ini, perkotaan membutuhkan lahan pemukiman yang baik untuk penduduknya, sesuai dengan rencana tata ruang yang nyaman dan aman. Bagaimanakah Ditjen Penataan Ruang Dep. PU menyikapi keterbatasan lahan di perkotaan dan bagaimanakah solusinya?

Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Spesial Tata Ruang di Radio Trijaya FM Jakarta, Rabu (27/8) lalu yang mengangkat tema Menyikapi Keterbatasan Lahan untuk Permukiman. Hadir sebagai pembicara, Ir. Wahyono Bintarto, MSc, Direktur Penataan Ruang Wilayah III dan Ir. Rendi Lamajido anggota DPR komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Wahyono dalam menyikapi keterbatasan lahan di perkotaan, pemerintah bisa memberikan satu konsep pembangunan pemukiman yang baik untuk kebutuhan masyarakat, sesuai dengan tuntutan kota. Untuk membangun tata ruang perkotaan yang serba terbatas lahannya, pemerintah bisa saja membuat model perumahan vertikal yang tidak memakai lahan yang luas untuk membangun, berupa apartemen atau rumah susun sederhana sebagai alternatif pilihan.

Untuk itu, para pengembang perumahan hendaknya didorong untuk mengembangkan model vertikal, dan bila ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan aturan tata ruang, Pemerintah bisa menfasilitasi dengan memberikan insentif atau memberikan keuntungan bagi pengembang tanpa dikenai retribusi tambahan, pajak yang ringan ataupun pemerintah menfasilitasi dalam pembebasan lahan.

Wahyono juga mengatakan, tahun ini Kementerian Perumahan Rakyat sudah memiliki target membangun 1000 rumah susun sederhana, dan pembangunan itu di prioritaskan di kota-kota yang lahannya terbatas.

Dalam penjelasannya mengenai insentif dan disinsentif, Rendi Lamajido mengatakan, Insentif adalah keringanan pajak, kemudahan perizinan dan juga memberikan penghargaan kepada masyarakat ataupun swasta yang mengembangkan wilayahnya sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk disinsentif, Rendi mencontohkan di Kelapa Gading, Jakarta, ada lahan-lahan yang seharusnya untuk dijadikan resapan air, oleh para pengembang tempat itu dijadikan perumahan. “Kita lihat bahwa terjadinya banjir hingga 3 meter di tahun lalu, akibat dari seluruh daratan Kelapa Gading dijadikan perumahan dan perkantoran. Lebih parahnya lagi lahan resapan air di sejumlah lokasi dicor sebagai pondasi bangunan,” kata Rendi mengkritik.

Untuk itu pemerintah sebenarnya bisa bertindak tegas dengan memberikan disinsentif kepada pengembang yang nakal dengan memberikan pajak tinggi dan yang retribusi tinggi dan jika para pengembang itu merasa keberatan, pemerintah bisa saja memindahkan secara paksa lokasi pembangunan itu ke tempat lain.

Wahyono menganjurkan para pengembang yang ingin membangun diharapkan menproritaskan Ruang Terbuka Hijau seoptimal mungkin, untuk menghindari pemukiman kota dari kekumuhan.(HRN)

Sumber : admintaru_010908

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita