DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

4 September 2008

Menata Ruang Daerah Sempadan Sungai

Kita baru akan memasuki musim hujan, tetapi kekhawatiran akan banjir sudah mulai menghantui. Kondisi sungai, yang salah satu fungsinya sebagai pengendali banjir, sangat memprihatinkan. Sungai adalah salah satu sumber air yang esensial terhadap kehidupan. “Sungai memiliki fungsi sebagai sumber air baku, irigasi, pengendali banjir dan saluran makro perkotaan. Namun yang terjadi sekarang adalah penurunan fungsi sungai karena sungai menjadi tempat sampah besar, tidak menjadi beranda depan tetapi halaman belakang. Ini yang menjadi akar permasalahan. Oleh karena itu sempadan sungai bukan hanya perlu tetapi wajib ditata dan dilindungi” demikian penjelasan Dra. Lina Marlia, CES, Direktur Penataan Ruang Wilayah IV, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen PU pada talkshow di Trijaya Network 104,6 FM (3/09/08).

Banjir adalah salah satu dampak dari kesalahan dalam penataan dan pengelolaan sempadan sungai. pendangkalan sungai, penyempitan badan sungai, sedimentasi, penurunan debit air, penumpukan sampah hingga hilangnya sungai adalah beberapa permasalahan sungai yang dapat mengakibatkan banjir. “Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di indonesia dalam satu dekade terakhir, sejak tahun 1998. tercatat 302 kejadian. mengalahkan longsor, gempa, gunung berapi dan badai.” Jelas Lina. Oleh karena itu, sungai harus dijaga dengan cara melindungi sempadan sungainya. “Bahkan dalam penjelasan UUPR sudah jelas bahwa sempadan sungai masuk ke dalam kawasan lindung, yang berarti harus steril, tidak boleh didirikan bangunan” Lanjut Lina.

Menurut Syarfi Hutahuruk, mantan ketua pansus RUU Penataan Ruang yang saat ini menjadi ketua Komisi IV DPR-RI, Undang-Undang Penataan Ruang sudah jelas menyebutkan bahwa sungai itu harus dilindungi, bahkan 30% dari daerah aliran sungai harus kawasan hutan. “Tetapi yang menjadi masalah adalah kenyataan di lapangan. Kita tahu bahwa tidak boleh membangun dan tinggal di bantaran sungai, tetapi listrik masuk, PAM masuk, telepon masuk, bahkan dapat KTP. Ini kan berarti melegalkan yang salah.” Oleh karena itu, imbuh Syarfi, fungsi pengendalian pemanfaatan ruang harus diperkuat sehingga tata ruang menjadi tegas, dan UUPR yang baru ini telah memasukkan unsur itu. Ini yang membedakan dengan Undang-Undang yang lama. Dalam UU yang baru ada sanksi, baik bagi yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai RTRW maupun bagi orang yang membangun yang tidak sesuai dengan RTRW.

Dari perspektif penataan ruang, menurut Lina aspek perencanaan sudah baik, acuan-cuan sudah ada, peraturan tentang sungai sudah sangat banyak, permasalahannya adalah dalam pengendaliannya. Menata sungai juga tidak berarti bila pemerintah sendiri yang melakukannya, karena aktivitas masyarakat juga berkontribusi dalam terjadinya penurunan fungsi sungai yang pada akhirnya dapat menimbulkan banjir. “Oleh karena itu pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus lebih meningkatkan fungsi-fungsi pembinaan masyarakat seperti sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan RTR. Jangan sampai terjadi masyarakat melanggar karena tidak tahu” tegas Lina.

Dari telepon yang masuk ada yang menanyakan pemerintah jangan menyalahkan wong cilik saja, tetapi di hulu hutan ditebang, di hilir di reklamasi. Menanggapi pertanyaan tersebut, Syarfi menjawab, RTRW sudah terintegrasi, dari Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota, dan dalam RTRWN sudah tegas bahwa sungai harus dilindungi. Yang penting adalah ketegasan. Dalam UU sudah ada fungsi pengendalian. Tindak yang memberi izin dan tindak juga yang melanggar. “Sekarang kan lagi marak Pilkada (pemilihan kepada daerah-red), harusnya visi cagub, bupati, walikota, bukan hanya obat dan pendidikan gratis saja, tapi juga ketegasan dalam menaati Tata Ruang”.

Menjawab dari penanya selanjutnya yang mempertanyakan bagaimana cara pemerintah menata sempadan sungai bila sudah ada masalah, Lina menjelaskan “harus dilihat dulu tingkat permasalahan dan kesalahannya, dari ringan sampai berat. Kalau sudah berat, misalnya sudah banyak bangunan di sempadan sungai yang berakibat penurunan fungsi sungai, maka harus direlokasi”. Oleh karena itu penataan sempadan sungai membutuhkan komitmen dari pemerintah dan dana, seperti untuk penghijauan kembali, penertiban dan relokasi. Selain itu dukungan dan peran masyarakat juga sangat diperlukan. Tidak berarti pemerintah sendiri yang melakukannya. (Wil. IV)

Sumber : admintaru_040908

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita