DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

16 Mei 2011

Pemerintah Daerah Wajib Akomodir KLHS Dalam Menyusun RTRW

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota-red) yang saat ini sedang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya. Hal ini karena KLHS memiliki peran penting untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Demikian diungkapkan Kasubdit Pengaturan Kementerian Pekerjaan Umum Reny Windyawati dalam Kegiatan Asistensi Penyusunan KLHS Bagi Pemerintah Provinsi di Makassar, pekan lalu.

Ditambahkan Reny, KLHS juga diperlukan agar kebijakan, rencana dan program (KRP) yang ditetapkan senantiasa mengutamakan prinsip berkelanjutan. Terlebih saat ini di Sulawesi terdapat 15 kabupaten dan 5 kota yang raperda tentang RTRW-nya sudah dalam proses Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Apabila KLHS belum disusun, sebaiknya segera dilaksanakan kajian sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan KRP yang tertuang didalamnya. Selain itu memenuhi amanat UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri membuat Surat Edaran Bersama (SEB) yang berisi pedoman pelaksanaan KLHS metode cepat.

Pemerintah Daerah hendaknya melaksanakan KLHS bersamaan dengan saat menyusun RTRW. Namun, bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang raperdanya sudah hampir selesai diproses untuk menjadi Perda, maka KLHS dapat dibuat dengan menggunakan metode cepat Apabila dari hasil kajian ini telah didapatkan alternatif kebijakan yang lebih baik, maka harus diintegrasikan pada bagian substansi sebelum RTRW diperdakan, diletakkan pada bagian penjelasan, dalam KRP saat menyusun rencana rinci tata ruang, atau pada saat evaluasi perda 5 tahun sekali, papar Reny.

Ketua program Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM sekaligus narasumber kegiatan Bobi Setiawan mengatakan, Pemerintah Daerah sebaiknya tidak menganggap KLHS sebagai beban dan pelaksanaanya akan memperpanjang birokrasi. Adanya KLHS justru akan menyempurnakan atau memperbaiki KRP melalui hasil rekomendasi untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. “KLHS metode cepat sifatnya adalah untuk memudahkan namun hendaknya tidak dianggap sekedar formalitas,” imbuhnya.

Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari dan merupakan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Dalam Negeri. Diikuti oleh perwakilan dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan beberapa pakar dalam bidang penataan ruang. Harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana pelatihan bagi wakil-wakil Pemerintah Provinsi yang nantinya menjadi ”agen” bagi daerah, dapat memberikan ilmu bagaimana menyusun KRP dalam RTRW yang berwawasan lingkungan hidup dan menjamin pembangunan berkelanjutan. (tarunas/nik)

Sumber : admintaru_160511

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita