DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

23 Mei 2013

Knowledege sharing keterkaitan RDTR dan RTBL

Penyelenggaraan workshop ini merupakan bentuk knowledge sharing untuk memperkaya pemahaman para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang. Pemahaman yang ingin disampaikan adalah keterkaitan antara Rencana detail tata ruang (RDTR) dengan Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Harapannya pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada daerah terkait penyusunan RDTR dapat berjalan secara optimal. Demikian sambutan pembukaan Direktur Perkotaan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yang disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan firsta Ismet dalam “Workshop Pengayaan Pemahaman Keterkaitan RDTR dan RTBL,” di Jakarta (23/5).

Firsta Ismet menambahkan, terdapat dua muatan RDTR yang sangat terkait dengan RTBL, yaitu Penetapan Sub Bagian wilayah perencanaan (BWP) yang diprioritaskan penanganannya dan penetapan Peraturan zonasi (PZ). Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral, yaitu dasar penentuan tema dan lokasi RTBL. Sedangkan penetapan PZ berfungsi sebagai perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang melalui penentuan pemanfaatan ruang kedalam zona-zona yang harus menjadi acuan dalam penyusunan RTBL.

Sebagai narasumber dalam workshop ini, Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Adjar Prayudi menjelaskan, RTBL merupakan panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan. RTBL ini bermanfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan dan juga mengendalikan pertumbuhan fisik kawasan. Selain itu, dalam RTBL terdapat prinsip-prinsip penataan bangunan dan lingkungan seperti, peruntukan lahan, desain arsitektur, tata bangunan, kualitas lingkungan dan sebagainya.

Adjar menambahkan, RTBL sebagai panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan memiliki pendekatan dari aspek perancangan (design), sehingga berbeda dengan Rencana Tata Ruang (RTR) umumnya yang pendekatannya lebih kepada aspek perencanaan (planning).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan kerja non vertikal tertentu (SNVT) penataan bangunan dan lingkungan Provinsi Jawa Barat Moh. Sulthon Sahara menerangkan, teori yang menggambarkan hubungan yang harmonis antar pemangku kepentingan RTBL tidak berlaku di lapangan. Dengan demikian, kunci keberhasilan RTBL adalah Komitmen Kepala Daerah dan Komunitas. Proses pelibatan masyarakat merupakan tahapan penyusunan RTBL yang paling rumit karena tidak semua orang memiliki mimpi yang sama. Hal lain yang menjadi permasalahan di lapangan adalah masalah kepemilikan lahan yang dimiliki pribadi atau swasta seiring dengan perkembangan dan dinamika pertumbuhan kota yang sangat cepat. Hal ini menjadikan produk rencana kota tidak bisa mengimbangi dengan cepatnya pertumbuhan kota, sehingga belum dapat membawa pada pembangunan yang lebih berkualitas.

Pada akhir workshop, disepakati bahwa perlu diadakan workshop lanjutan yang didalamnya terdapat komunikasi dua arah antara Ditjen Penataan Ruang dan Ditjen Cipta Karya, sehingga tercapai pemahaman yang sama tentang pengertian dan keterkaitan RDTR dan RTBL, khususnya untuk pegawai di lingkungan kedua instansi tersebut. Diharapkan workshop lanjutan ini dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.(tsh/mra/nik)

Sumber : admintaru_240513.jpg

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita