DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

5 Februari 2020

PEMERINTAH MASIH SEMPURNAKAN KEBIJAKAN SATU PETA

"Sekarang belum selesai. Kendalanya ada di dana. Pak Presiden (Joko Widodo) mengarahkan agar Kementerian Keuangan bisa mengatur alokasi untuk kebutuhan pembuatan peta tersebut," ujar Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2).

Ia menyebut, setiap desa membutuhkan sekitar Rp25 juta sampai Rp30 juta untuk pembiayaan pembuatan peta.

"Rencananya, nanti akan diambil dari dana desa," ucap Airlangga.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik ke dalam kebijakam satu peta dari 85 peta tematik yang ditargetkan.

 

Satu peta itu nantinya akan berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan baik di kawasan hutan maupun nonhutan.

Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 77,3 juta hektare lahan atau 40,6% dari total luas wilayah Indonesia yang status mereka masih tumpang tindih.

Hal itu pun memicu terjadinya sengketa lahan dan menghambat kepastian berusaha bagi para investor.

"Pak presiden menyatakan bahwa yang diutamakan dalam penyelesaian masalah tumpang tindih adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Itu harus diselesiakan dengan asas keberlanjutan," tandasnya. 


Sumber : https://m.mediaindonesia.com/read/detail/288356-pemerintah-masih-sempurnakan-kebijakan-satu-peta

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita