DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

30 September 2020

PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA BAHARI LIKUPANG DAN DERAWAN YANG BERKELANJUTAN

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau, Indonesia memliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang melimpah. Potensi tersebut berupa perikanan, mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi, dan potensi pariwisata alam bahari yang bernilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu penataan dan pengelolaan kawasan pesisir harus dilakukan secara optimal. Saat ini, pengembangan kawasan pariwisata di kawasan pesisir biasanya berujung pada kegiatan eksploitatif seperti pembangunan secara masif pada ruang-ruang yang memiliki nilai jual tinggi terutama di kawasan sempadan pantai dan kurang memperhatikan prinsip konservasi.

Selasa (08/09) telah dilaksanakan Diskusi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir antara Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN dengan para praktisi dan akademisi, sebagai salah satu tahapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Likupang dan Derawan yang merupakan kawasan pariwisata prioritas nasional dengan daya tarik wisata alam khususnya alam bahari. Diskusi ini untuk menjawab bagaimana penetapan sempadan pantai yang tepat serta ketentuan pemanfaatan ruang dan pengendalian di sempadan pantai jika sudah terbangun, serta bagaimana menciptakan kawasan pariwisata yang eksklusif dan tidak dieksploitasi secara berlebihan.

Chriesty E. Lengkong, Kasubdit Penataan Kawasan Ekonomi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa wilayah perencanaan kedua RDTR yang akan disusun berada di kawasan pesisir sehingga membutuhkan banyak masukan dari praktisi dan akademisi dalam perencanaan kawasan pesisir. “Kedua RDTR ini memasuki finalisasi analisis dan konsep rencana sehingga kami mengundang narasumber yang kompeten untuk mendapat timbal balik dalam menyusun RDTR tersebut,” ujar Chriesty.

Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suharyanto menyampaikan bahwa perhitungan lebar sempadan pantai mengikuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai. ”Penentuan batas sempadan pantai juga melihat pemanfaatan sebagai fungsi lindung sebesar 70% dan budidaya maksimal 30%,” ujar Suharyanto. Beliau juga menegaskan bahwa perencanaan ruang pesisir harus selaras antara ruang darat dan ruang laut, dan memperhatikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait penanganan kawasan yang sudah terlanjur berkembang di sempadan pantai, Suharyanto menjelaskan terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu mengakomodasi masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang beraktivitas di sempadan tersebut atau dengan memberikan disinsentif bagi pemanfaatan ruang lainnya yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip konservasi sempadan pantai.
.
Menanggapi hal ini, Prof. Dietriech G. Bengen, dari Institut Pertanian Bogor menjelaskan bahwa ruang sempadan pantai masih tetap dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas pariwisata dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi. “Sehingga perlu perhitungan tertentu dalam menentukan batasan-batasan pemanfaatan ruang sempadan pantai,” papar Dietriech. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa pendekatan dalam penataan dan pengelolaan kawasan pesisir tidak bisa disamakan untuk semua wilayah karena masing-masing pulau memiliki karakteristik tersendiri yang menentukan tingkat kerentanan dan ekosistem pelindung yang harus ada.

Kondisi ekologi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tentunya berhubungan erat pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di kawasan pesisir dan laut, terutama pada kawasan pulau-pulau kecil. Pada kesempatan FGD ini, Dr. Rustam dari Universitas Mulawarman juga turut mengingatkan bahwa keanekaragaman hayati suatu kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil harus tetap terjaga. Oleh karenanya sangat penting untuk mengatur dan merencanakan kawasan pariwisata pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, bukan secara masif melainkan dengan menjadikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai faktor pembatasnya. Pembatasan-pembatasan diperlukan pada lokasi-lokasi tertentu.

Diharapkan dengan diterapkannya kaidah-kaidah konservasi di kawasan pesisir, maka pengembangan kegiatan pariwisata di Kawasan Likupang dan Derawan dapat berjalan dengan berkelanjutan dengan tetap menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar namun juga menjaga kelestarian lingkungan hidup.

FGD ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Kabinet, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Sekretaris Dewan Nasional KEK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Informasi Geospasial.


Sumber : Dit. Penataan Kawasan

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita