DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

12 Oktober 2020

INDIKASI PROGRAM RTRW HARUS SELARAS DENGAN NOMENKLATUR RENCANA PEMBANGUNAN

Indikasi program adalah arahan pemanfaatan ruang dalam perwujudan rencana struktur dan pola ruang selama dua puluh tahun masa perencanaan. Indikasi program RTRW harus selaras dengan program dalam rencana pembangunan dari segi nomenklatur, lokasi, waktu dan fungsi. “Karenanya perlu dipelajari dan dipahami aspek, kriteria, dan prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan indikasi program,” ujar Direktur Sinkronsisasi Program Pemanfaatan Ruang, Sufrijadi dalam FGD Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Penyusunan Indikasi Program RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jakarta, (28/09).

Kasubdit Pedoman Pemanfaatan Ruang Amelia Novianti dalam kesempatannya menegaskan, Juknis ini merupakan pelengkap Permen ATR/BPN No. 1/2018 dan menjelaskan secara rinci ketentuan mengenai kebutuhan data dan analisis, serta proses dan prosedural dalam penyusunan indikasi program RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan fokus diskusi, menemu kenali perbedaan nomenklatur program dalam RTRW dan rencana pembangunan serta integrasi prosedur penyusunan program dalam RTRW dan rencana pembangunan.

Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Kementerian Dalam Negeri, Edison Siagian menyampaikan bahwa klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah telah diatur melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 melalui sub bidang urusan penataan ruang yang dikelompokkan kedalam 3 komponen yakni program, kegiatan dan sub kegiatan.

Edison menambahkan, program menerjemahkan sub urusan, kegiatan menerjemahkan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sementara sub kegiatan menerjemahkan aktivitas/layanan. “Agar saat merumuskan indikasi program, harus mendasari program/kegiatan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang sudah diberikan,” ungkapnya.

Kasubdit Perkotaan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Mia Amalia dalam paparannya mengenai integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan menjelaskan, “Dokumen rencana pembangunan dan rencana tata ruang perlu selaras karena menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh tingkat Pemerintahan,” imbuhnya.

Dipaparkan oleh Mia, telah dilakukan kajian bersama antara Bappenas dengan World Bank pada tahun 2015 dalam rangka integrasi rencana. Kajian tersebut menyatakan bahwa kriteria prioritasi bagi program-program yang akan dilaksanakan 5 tahun mendatang ditetapkan berdasarkan pada program yang mendesak (untuk mengatasi isu strategis), program yang menerus (multi years), program yang saling berkaitan (program A dilaksanakan sehingga program B bisa terlaksana), dan program yang membentuk struktur ruang.

Akademisi Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung RM. Petrus Natalivan Indradjati menegaskan, Kita seringkali lemah dalam simulasi atau memperkirakan dampak/implikasi/risiko yang akan muncul dalam perwujudan RTRW melalui indikasi program. Hal ini akibat belum adanya upaya internalisasi anggaran yang dilakukan sehingga dibutuhkan analisis kemampuan keuangan daerah. Indikasi program bukan hanya upaya perwujudan rencana tapi juga upaya pencapaian anggaran.

Sebagai penutup Sufrijadi sampaikan, perwujudan rencana tata ruang terlaksana baik jika indikasi program terumuskan baik. Melalui penyusunan juknis ini harapannya lahir kebijakan indikasi program yang dapat mengakomodasi penyelarasan nomenklatur dan prosedur penyusunan program RTRW dengan rencana pembangunan.


Sumber : Dit. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita