DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

13 Oktober 2020

RENCANA TATA RUANG (RTR) KAWASAN RINJANI: PADUKAN KEPENTINGAN EKONOMI DENGAN KEARIFAN LOKAL

Lombok,- Kawasan Rinjani dan sekitarnya merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang diamanatkan oleh PP 13 Tahun 2017 tentang RTRWN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Konsultasi Publik pada tanggal 7 Oktober 2020 bertempat di Hotel Sheraton Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Konsultasi Publik ini digelar dalam rangka menghimpun masukan dari stakeholder terkait terhadap konsep pengembangan Rencana Tata Ruang Kawasan Rinjani dan sekitarnya. Kawasan Rinjani merupakan wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi, berperan dalam memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air, serta memiliki potensi pariwisata nasional dan internasional. Selain itu Kawasan Rinjani telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG) dan cagar biosfer oleh UNESCO pada tahun 2018, dan juga merupakan salah satu Destinasi Geopark yang perlu dikembangkan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Akan tetapi, Kawasan Rinjani juga merupakan kawasan dengan rawan bencana nasional dan berada di wilayah dengan risiko multihazard, diantaranya bencana gunung api, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, kebakaran, kekeringan, dan tsunami.

Oleh karena itu, Surya Tjandra, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Badan Pertanahan Nasional menyampaikan dalam arahannya bahwa terdapat 2 (dua) fokus pembangunan di Kawasan Rinjani dan sekitarnya, yaitu lingkungan dan ekonomi "Selain itu dapat ditambah fokus ke 3 (tiga), yaitu bagaimana sisi pemerataannya, dan ke 4 (empat) harus ada mitigasi bencana ke depan.” ujar Surya.

Surya berharap bahwa Pulau Lombok, khususnya Kawasan Rinjani dan sekitarnya dapat menjadi pilot project pembangunan yang menyeleraskan antara konsep pengembangan rencana tata ruang dengan pemanfaatan pertanahan secara optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Hal ini tentunya perlu komitmen bersama dari pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah mengatakan bahwa konsep tersebut sesuai dengan arahan pembangunan yang mengawinkan kepentingan ekonomi dengan lingkungan/kearifan lokal melalui penetapan Pulau Lombok sebagai LECI: Lombok Eco City Island


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita