DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

15 Oktober 2020

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI: PENATAAN RUANG UNTUK KEPASTIAN USAHA DAN MANFAAT OPTIMAL BAGI MASYARAKAT

Jakarta,- Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kita sadar kekayaan alam semakin tergerus akibat ulah manusia. Salah satunya adalah perusakan alam dan lingkungan. KPK bersama kementerian/lembaga terus melakukan pencegahan sedini mungkin. Dengan begitu kita dapat mencegah kerugian Negara dan menyelamatkan perekonomian sehingga dapat menjamin keberlangsungan pembangunan dan tercapainya tujuan Negara,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri dalam webinar yang diselenggarakan oleh KPK, Selasa (13/10) silam.

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk di dalamnya Kementerian ATR/BPN, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil yang turut hadir sebagai narasumber dalam webinar tersebut turut berpesan bahwa dalam mendorong pencegahan korupsi, Kementerian ATR/BPN terus bertransformasi meningkatkan pelayanan publik melalui transparansi dan digitalisasi.

“Dengan hal-hal digital, kita memotong birokrasi yang lama. Digitalisasi juga membuat masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia dapat mengakses layanan ATR/BPN dalam hitungan detik dan serentak”

Tata ruang menjadi salah satu aspek untuk mendorong investasi dan seringkali terbentur dengan peraturan yang rumit. Untuk itu, guna mencegah praktik korupsi harus dibuat aturan yang sederhana dan semudah mungkin. Optimalisasi tata ruang diperlukan untuk mempercepat investasi dan kemudahan berusaha. "Untuk mempercepat investasi, pemerintah memperkenalkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sudah sampai zonasi dan berbasis peta dengan skala 1:5000. Bahkan nanti dikombinasi dengan informasi pertanahan," tambah Sofyan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang sejak 2018 telah mengenalkan Gistaru yaitu informasi geo spasial tentang tata ruang berbasis web. Melalui Gistaru, masyarakat dan investor maupun stakeholder dapat langsung menemukan beragam informasi terkait dokumen RTR atau administrasi dengan mudah melalui online.

Selain Gistaru, Direktorat Jenderal Tata Ruang juga sedang mengembangkan RDTR Interaktif yang menampilkan informasi Perda RDTR dan disertai dengan fitur-fitur interaktif seperti simulasi penghitungan KDB dan KLB yang diperbolehkan pada suatu kawasan, pengembangan aplikasi Protaru dan platform digital konsultasi publik tata ruang.

“Urgensi untuk meningkatkan kualitas tata ruang, perlu kita tingkatkan. Direktorat Jenderal Tata Ruang sedang mengembangkan aplikasi protaru dimana melalui platform digital ini, masyarakat dapat mengetahui informasi dan memonitor kemajuan penyusunan RTR, serta mengakses dokumen terkait produk RTR tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pada proses penyusunan RTR” jelas Kamarzuki.

Lebih lanjut, pria yang kerap disapa Uki ini juga menambahkan, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), Penyusunan RTR akan menjadi lebih efektif untuk mendukung percepatan berusaha. Penyederhanaan persyaratan investasi dalam kegiatan pemanfaatan ruang dari berbasis izin pemanfaatan ruang menjadi berbasis kesesuaian kegiatan. “Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mengacu pada RDTR. Apabila RDTR belum tersedia, maka sistem perizinan elektronik akan mengacu kepada RTRW Kabupaten/Kota, RTRW Provinsi, RTR KSN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN,” tutup Kamarzuki.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita