DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

27 Desember 2020

ATASI TUMPANG TINDIH PENATAAN RUANG, UU CIPTA KERJA INTEGRASIKAN TATA RUANG DARAT DAN LAUT

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terus bersinergi dalam upaya penyederhanaan peraturan penyelenggaraan penataan ruang, khususnya terkait pengintegrasian antara Rencana Tata Ruang dengan Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi. Komitmen ini dilakukan sebagai perwujudan amanat yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk pengintegrasian rencana tata ruang dimulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan.

Rapat koordinasi yang melibatkan lintas kementerian/lembaga tersebut diselenggarakan guna mematangkan materi NSPK mengenai penataan ruang laut, dari proses perencanaan hingga proses pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pada hakikatnya, integrasi antar matra tata ruang sangat diperlukan mengingat fungsi-fungsi ruang pada berbagai matra ruang mempunyai karakter yang saling berkaitan. Antara fungsi kawasan lindung di darat dengan kawasan konservasi di laut, antara fungsi kawasan budidaya di darat dengan kawasan pemanfaatan umum di laut mempunyai hubungan fungsional, baik dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam rangka pengintegrasian matra ruang darat dengan matra ruang laut, maka muatan/substansi RPP tersebut akan diintegrasikan kedalam muatan pasal-pasal didalam Draft RPP 15/2010 tentang penyelengggaraan penataan ruang. “Dengan begitu, kedepannya, tata ruang akan berperan semakin efektif dan akan memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan” pungkas Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki.

Beberapa peraturan perencanaan ruang laut yang saat ini dalam proses penetapan akan dilebur ke dalam draft RPP 15/2010, yaitu Draf RPP Perencanaan Ruang Laut, Draf RPP Izin Lokasi di Laut (amanat UU 32/2014 tentang Kelautan), Draf RPP Izin Lokasi Perairan (amanat UU 1/2014 Perubahan UU27/2007 tentang PWP3K), Permen KP No. 23/PER-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP3K (amanat UU27/2007 tentang PWP3K), Permen KP No. 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut, dan Permen KP No. 54 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut (amanat UU 32/2014 tentang Kelautan).

Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah ini turut dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, TB. Haeru Rahayu, Deputi Kemaritiman Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningsih, Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto dan perwakilan dari Kemenko Perekonomian.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita