DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

27 Desember 2020

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DORONG KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI DIGITALISASI PRODUK TATA RUANG

Jakarta,- Dalam rangka mensosialisasikan gagasan dan nilai-nilai Undang-Undang Cipta Kerja klaster penataan ruang yang telah disahkan pada 05 Oktober 2020 silam , Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang secara berkala terus melakukan diskusi dan dialog terbuka kepada masyarakat baik secara tatap muka maupun secara daring (webinar). Salah satu webinar yang diselenggarakan pada akhir tahun oleh IAP Lampung adalah webinar “Sosialisasi Kebijakan Tata Ruang: Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang”, Selasa, (22/12) secara daring.

Turut hadir sebagai narasumber yaitu Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki dan dibuka langsung oleh Citra Persada selaku Ketua IAP Lampung. Tema UUCK yang diusung dalam webinar ini sepertinya menjadi magnet tersendiri, terbukti dengan antusias publik yang hadir berjumlah lebih dari tiga ratus peserta. Peserta yang terdiri dari berbagai kalangan antara lain pelajar/mahasiswa, kepala dinas terkait, OPD hingga planner dapat menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber terkait penataan ruang yang diatur dalam UUCK.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki dalam pembukaannya menyampaikan, dengan disahkannya UUCK, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat secara tidak langsung wajib untuk memahami tata ruang. “Nantinya, tata ruang akan sangat dekat di dalam kehidupan masyarakat. Ingin buka usaha ataupun bangun rumah, kost-kostan, semua harus melalui tata ruang . Dengan begitu, UUCK mengamanatkan pemerintah untuk harus menyiapkan tata ruang dalam format digital dan sesuai standar. Proses penyusunan produk tata ruang juga ditekankan harus transparan untuk kemudahan berusaha yang lebih baik,” ungkap Kamarzuki. Ia menambahkan dengan digitalisasi dan transparannya produk tata ruang membuat kepercayaan masyarakat meningkat serta memudahkan aksesibilitas publik.

Dalam bidang legalitas dan perizinan berusaha, sebagian besar usaha mikro dan kecil (UMK) masih banyak yang tidak memiliki kedua hal tersebut, sehingga menghambat untuk mendapatkan akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas, juga tidak terjangkau pembinaan oleh Pemerintah atau kemitraan dengan badan usaha besar.

Peran UU Cipta Kerja melakukan perubahan paradigma dan konsepsi perizinan berusaha dengan penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach), dengan mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license based) ke berbasis risiko (risk based). Perizinan tunggal dan prosedur perizinan pun menjadi lebih sederhana melalui online single submission (OSS) dimana salah satu back bone pendukung dalam sistem OSS adalah GISTARU yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN.

Format digital ini juga mengawali proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam perizinan berusaha dimana nantinya akan terdapat beberapa tahap yang akan diawali dengan self assessed atau melihat informasi melalui cek lokasi di Gistaru (webgis Kementerian ATR/BPN) maupun Satupeta yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jika setelah dilakukan peninjauan dan dinyatakan dengan “UMK Risiko Rendah”, maka pelaku usaha langsung dapat ke tahap self declaration/automated response sehingga kegiatan berusaha dapat dijalankan tanpa harus melihat RDTR atau penilaian KPPR lainnya. “Memang ini ditujukan untuk memberikan kemudahan pagi pelaku usaha kecil yang selama ini terhambat dengan administrasi yang rumit dan prosesnya disamakan dengan perusahaan yang berskala besar. Tentunya melalui UUCK ini kita mendorong agar pelaku usaha kecil dan mikro dapat lebih berkembang di masa mendatang,”

Untuk mengatasi potensi tumpang tindih dan kompleksnya dokumen legal perencanaan ruang di level pusat dan daerah, Kamarzuki menegaskan UUCK dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penataan Ruang memandatkan penyederhanaan (streamlining) hierarki penataan ruang dengan dilakukannya penghapusan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTR KS) Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR. Substansi Kawasan Strategis tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Citra Persada selaku Ketua IAP Lampung mengatakan, dengan diterbitkannya UUCK ini teman-teman planner mengapresiasi dikembalikannya tata ruang sebagai kiblat pembangunan. Citra juga berharap dengan peningkatan kualitas tata ruang kedepan, tentunya harus menjamin keamanan dan kenyamanan serta memperhatikan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita