DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

28 Desember 2020

PERAN PERENCANA KOTA DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA DI JAKARTA

Tata ruang memiliki peran yang semakin strategis di dalam Undang Undang Cipta Kerja (UU CK). Jakarta sebagai pioneer dalam penataan ruang di seluruh Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan UU CK. Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta menyelenggarakan diskusi secara daring dengan mengangkat tema ‘Peran Perencana Kota dalam Mendukung Implementasi UU CK di Jakarta’ pada Selasa (22/12) lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang hadir membuka kegiatan ini menyampaikan dukungannya dalam menyukseskan pelaksanaan UU Cipta Kerja di Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat terwujud iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi pelaku bisnis, UMKM dan investor asing. Serta memberikan kesempatan dan peluang kepada para perencana kota. “Pada akhirnya Pemprov DKI Jakarta berharap dapat dengan mudah menangkap investasi dan memudahkan investor melakukan perizinan berusaha serta lebih melibatkan masyarakat, profesi dalam perencanaan dan terlibat jauh dalam pengambilan kebijakan,” ujar Ahmad.

Sebelum terbitnya UU CK, pelaku usaha banyak dihadapkan oleh peraturan perundang-udnagan yang panjang dan berbelit-belit. Hal tersebut menyebabkan tingkat ease of doing business di Indonesia menjadi sangat rendah, bahkan di bawah Vietnam. Ke depan jika tidak dibenahi dikhawatirkan akan menghambat investasi. UU CK dapat menjawab tantangan ini.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki dalam keynote speechnya menekankan hal lain yang akan diperkenalkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Penataan Ruang pasca UU CK adalah akan dibentuknya kelembagaan forum di daerah. Berdasarkan amanah UU CK yang mendorong transparansi dalam penyusunan dan penyelenggaraan penataan ruang maka melalui RPP ini anggota dari forum selain Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) akan ditambahkan pula anggota dari asosiasi profesi serta asosiasi akademisi. Forum ini yang bertugas mengevaluasi penerbitan persetujuan ataupun rekomendasi kesesuaian tata ruang.

“Dalam waktu dekat kami akan menyurati seluruh pemerintah daerah, gubernur, wali kota, dan bupati agar segera menyiapkan database untuk keperluan Rencana Tata Ruang, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Format dan standar database akan kami siapkan, mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan sudah terlaksana dengan baik. Tujuan membangun database ini agar pelaksanaan tata ruang ke depan menjadi lebih fleksibel. Jika suatu RDTR membutuhkan perubahan dapat dilakukan dengan cepat,” jelas Abdul.

Terkait dengan hal kompilasi database tersebut Abdul Kamarzuki berharap peran serta IAP dan juga akademisi di daerah bersama sama dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan penyelengaraan penataan ruang di daerah menjadi lebih baik di masa depan.

Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Hari Ganie juga turut menyampaikan harapannya mengenai perencanaan ruang ke depan. Beliau menyampaikan bahwa jangan sampai perencanaan ruang tidak searah dengan pasar dan dinamikanya, maka itu asosiasi pengguna ruang harus turut dilibatkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benny Agus Chandra yang juga diundang sebagai narasumber pada kesempatan ini menjelaskan sebuah portal investasi berbasi data spasial yang dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta “Terkait dengan bagaimana mendorong investasi, PTSP bahkan sebelum UU CK disahkan kita sudah berpikir bagaimana membantu investor, salah satunya selain dengan mempermudah persyaratan dan proses perizinan. Kami juga menyiapkan sebuah portal bagi investor dan warga masyarakat yang hendak berinvestasi di Jakarta, dimana portal ini terintegrasi dengan JakartaSatu dan sistem perizinan yang ada (OSS, Jakevo, dll),” jelas Benny.

Produk portal ini antara lain meliputi pemberian data terkait persil dan data di sekitar persil, pendampingan analisis dinamika ruang perkotaan dan pembiayaan, serta arahan terkait perizinan yang harus ditempuh.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita