DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2 Januari 2021

RPP PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG: TINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI ONE SPATIAL PLANNING POLICY

Bogor,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini telah melakukan penyempurnaan dan finalisasi rancangan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Salah satu RPP turunan dari UU CK yang secara intensif disusun dan disosialisasikan adalah RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat multitafsir yang mengarah ke tumpang tindih pengelolaan ruang laut. Akan tetapi, melalui UU Cipta Kerja, terobosan yang coba dikembangkan pemerintah adalah One Spatial Planning Policy dimana integrasi tata ruang dilakukan sehingga baik ruang udara, darat, laut, dan ruang dalam bumi dapat diatur dengan baik dalam satu produk rencana tata ruang.

“Seluruh produk rencana tata ruang harus terintegrasi, termasuk dengan pengaturan penataan ruang pesisir dan perairan, pengaturan penataan ruang kehutanan dan pengaturan penataan ruang berdasarkan hierarki penataan ruang. Ke depan, perencanaan ruang menuju One Spatial Planning Policy, yang mengintegrasikan seluruh pengaturan ruang sektoral ke dalam 1 produk hukum rencana tata ruang dimaksudkan untuk mengurangi multitafsir dan tumpang tindih perizinan antar matra spasial rencana pembangunan,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Penataan Ruang di Bogor, (28/12) silam.

Perencanaan tata ruang yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi secara terpadu dilaksanakan melalui penyusunan RTR yang memuat arahan spasial pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang dalam bumi secara terintegrasi dalam satu dokumen rencana.

Lebih lanjut, terhadap dokumen perencanaan ruang laut, pengintegrasian ke dalam RTR dilakukan dengan ketentuan bahwa Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan RZ KSN diintegrasikan ke dalam RTR KSN.

“Ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana perizinan-perizinan ini dapat kita terbitkan sekaligus mengacu pada tata ruang yang terkoneksi antara darat dan laut,” tambahnya.

Guna menyempurnakan dan memperkuat subtansi aturan pelaksanaan turunan RUU tentang Cipta Kerja klaster penataan ruang, pada FGD tersebut Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang juga menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk dari para pakar/praktisi seperti Tenaga Ahli Bidang Kajian Perundang-undangan Kementerian ATR/BPN Muhammad Sapta Murti dan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Dodi Slamet Riyadi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Setiap masukan yang disampaikan akan kami tampung, dan akan dibahas lebih lanjut agar selaras dan harmonis dengan substansi regulasi yang sedang kami susun ini," tandas Kamarzuki.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita