Izin pertambangan yang sudah terbit namun tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), berpotensi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha. Baik dalam penerbitan perizinan lingkungan maupun persetujuan pemanfaatan ruangnya. Demikian diungkapkan Analis Kebijakan Muda Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satya Hadi Pamungkas dalam pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Dalam Kerangka Kesesuaian Kegiataan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pekan lalu.

Ditambahkan Satya, “WIUP merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah diverifikasi administrasi dan kesesuaian tata ruangnya. Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan bukan merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan diterbitkan dengan serangkaian prosedur. Lokasi diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan merupakan penciutan WIUP setelah dilakukan eksplorasi dan ditetapkan untuk operasi produksi,” jelasnya.

“Dalam kurun waktu bulan Februari-April kami telah menerima lebih dari 50 tembusan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perihal Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Hal ini melatarbelakangi dilaksanakannya pembahasan tindak lanjut Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Dalam Kerangka KKPR.” ujar Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Sufrijadi pada kesempatan yang sama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 40 Angka 3 mengamanatkan bahwa Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Lebih lanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 101 menyebutkan bahwa pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha non-UKM (Usaha Kecil Menengah) dilakukan melalui Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR.

Adapun Konfirmasi KKPR diberikan berdasarkan kesesuaian lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR. Sementara Persetujuan KKPR diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTRWN.

Direktorat Jenderal Tata Ruang sedang melakukan exercise terhadap ketentuan KKPR pada area pertambangan. Hal ini mengingat pada satu koordinat yang sama baik pada kedalaman yang sama maupun pada kedalaman yang berbeda dapat dilakukan beberapa kegiatan pertambangan dengan jenis komoditas yang berbeda.

Berita Terkait