DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

7 Juni 2021

DJTR KAWAL REVISI PERDA RTRW PROVINSI JAWA BARAT DAN RTRW KOTA BANDUNG

Bandung,- Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Danial beserta jajaran menyambut kunjungan Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam agenda Pembahasan Laporan Progres Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Ranperda RTRW Kota Bandung yang bertempat di Pendopo Kota Bandung (04/06/21) lalu.

Pemerintah Kota Bandung saat ini sedang berproses mengajukan revisi Perda RTRW, dan telah menginventarisasi secara optimal dan didukung sesuai dengan arahan baik di level pemerintah provinsi maupun di level pemerintah pusat. “Terutama berbagai regulasi yang harus kita akomodasi, disatu sisi memang dinamika pembangunan di kota besar merupakan keniscayaan. Termasuk juga yang terjadi di Kota Bandung, tentunya saat ini harus kita akomodasi tentang perubahan-perubahan dari aspek ruang, baik itu struktur maupun pola ruang yang tentunya harus mendapatkan arahan yang lebih, untuk penajaman terutama dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat,” terang Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna.

Disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Anton Sunarwibowo, terdapat 9 berkas atau dokumen yang saat ini sedang dalam evaluasi kelengkapan persetujuan substansi RTRW Kota Bandung. Lima diantaranya sudah lengkap dan sisanya masih dalam proses.

Menanggapi laporan evaluasi ini Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Reny Windyawati menekankan pentingnya kesepakatan dengan DPRD. “Yang perlu benar-benar kita klarifikasi adalah kesepakatan dengan DPRD. Mengingat bahwa setelah persub diterbitkan hanya ada waktu 2 bulan untuk menetapkan perdanya. Jangan sampai kesepakatan yang ada sudah lama, sementara yang baru ini belum disepakati, dan menimbulkan masalah dalam 2 bulan proses penetapan perda,” ujar Reny. Terkait daerah rawan banjir perlu dikuatkan mitigasinya dalam Rencana Tata Ruangnya.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki menjelaskan bahwa saat ini semua Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan masuk ke dalam Online Single Submission (OSS), sebuah sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. OSS hanya akan membaca RDTR ketika masuk untuk proses perizinan, maka beliau menyarankan untuk segera menyusun RDTR secara paralel agar tetap sinkron dengan revisi RTRW. Mengingat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang akan secara otomatis diberikan sesuai RDTR yang sudah masuk dalam sistem OSS.

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa proses selanjutnya pembahasan lintas sektor menuju persetujuan substansi juga dibatasi selama 20 hari. Seluruh Kementerian/Lembaga akan menyepakati hasil yang didiskusikan dalam lintas sektor dalam 10 hari.

Adapun pertemuan yang dilakukan secara tata muka terbatas ini merupakan tindak lanjut dari Klinik Revisi RTRW Provinsi dan Kota di Wilayah Jawa Barat yang telah dilaksanakan pada 27-28 Mei yang lalu.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita