DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

10 Juni 2021

RENCANA TATA RUANG (RTR) KAWASAN RINJANI DAN SEKITARNYA: PENYELARASAN KEBIJAKAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG, PUSAT, TATA AIR DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PARIWISATA

Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional menyelenggarakan Rapat Penyepakatan Substansi Daerah Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Rinjani dan sekitarnya bertempat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (03/06) silam.

Dalam pembukaannya, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Dwi Hariyawan menyampaikan RTR Kawasan Rinjani dan sekitarnya merupakan tools yang pelaksanaannya dijalankan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga memiliki peran penting dalam proses penyusunan RTR Kawasan Rinjani dan sekitarnya melalui masukan terhadap muatan substansi yang disampaikan pada rapat ini.

“Kami memohon dukungan dari Pemerintah Daerah terkait, terhadap penyusunan RTR Kawasan Rinjani dan sekitarnya melalui penandatanganan naskah kesepakatan yang nantinya diwakili oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Bappelitbangda Provinsi NTB,” ujar Dwi.

Dwi menjelaskan bahwa hal ini juga merupakan tujuan dari diselenggarakannya rapat bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Kawasan Rinjani dan sekitarnya merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dalam paparannya, Endang Sihsetyaningrum, Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional III, menyampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) kebijakan yang mengamanatkan dan mendasari mengapa KSN Rinjani dan sekitarnya menjadi penting secara nasional. “Hal ini diatur dalam PP Nomor 13/2017 tentang RTRWN.

Dalam Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 juga menyebutkan bahwa Lombok-Mandalika sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas sebagai Major Project dan pengembangan 16 (enam belas) destinasi wisata Geopark termasuk Geopark Rinjani-Lombok, serta PP Nomor 50/2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional yang menetapkan Destinasi Pariwisata (DPN) Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya yang meliputi KSPN Rinjani dan sekitarnya serta KSPN Gili Tramena dan sekitarnya” jelasnya.

Dalam penyusunan RTR Kawasan Rinjani, konsep yang ditekankan adalah pada aspek konservasi, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat sejalan dengan pendekatan pengembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Memasukan unsur resilient dalam pendekatan pengembangan wilayah Provinsi NTB khususnya di Pulau Lombok, menjadi Lombok Eco City Resilient Island dengan maksud penataan dan pemulihan satu pulau dilakukan melalui pengaturan secara selektif bagi peruntukan terbangun dan memaksimalkan fungsi-fungsi konservasi kawasan lindung,” pungkas Lalu Adi Gunawan, Fungsional Perencana Ahli Madya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTB.

Untuk dapat mewujudkan konsep penyusunan tersebut, pada aspek konservasi, perlu memperhatikan kondisi di sekitar hulu DAS Rinjani. Beberapa permasalahan hingga saat ini masih kerap kali terjadi, seperti yang diungkapkan oleh Sutikno, Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.

“Secara eksisting, kondisi dalam kawasan hutan terjadi gangguan berupa masih adanya illegal logging di beberapa titik, perambahan yang dapat ditertibkan melalui perhutanan sosial, serta pendudukan kawasan hutan.”

Menurut Lalu Hasbulwadi, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB, aspek selanjutnya pada pembangunan ekonomi salah satunya diwujudkan melalui pengembangan ekowisata, agrowisata, dan eduwisata.

“Sebagai daerah penyangga DSP super pariwisata prioritas Mandalika, pengembangan pariwisata di Kawasan Rinjani dan sekitarnya saat ini perlu memperhatikan Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE) yang diwujudkan melalui wisata halal, industri pariwisata yang bersertifikasi CHSE, dan vaksinasi pelaku wisata.”.

Dalam pelestarian lingkungan yang merupakan upaya dari konservasi dan pembangunan ekonomi perlu melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang menjadi aspek ketiga dalam konsep penyusunan RTR Kawasan Rinjani dan sekitarnya ini.

Dengan adanya RPerpres tentang RTR Kawasan Rinjani dan sekitarnya, diharapkan penataan ruang Kawasan Rinjani selain untuk melestarikan kawasan lindung serta pusat tata air Pulau Lombok, penataan ruang juga dilakukan dengan berbasis mitigasi bencana, serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi pariwisata.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita