DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

12 Juni 2021

PENINJAUAN KEMBALI RTRWN SEBAGAI RESPON TERHADAP DINAMIKA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN NASIONAL

Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional pada tahun ini tengah melaksanakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Workshop dilaksanakan secara luring dan daring dalam rangka penyusunan kajian peninjauan kembali RTRWN serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan akademisi pada Selasa, (08/06).

Dwi Hariyawan, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, menyampaikan bahwa kegiatan peninjauan kembali RTRWN dilaksanakan untuk mempertimbangkan dinamika pembangunan dan kebijakan nasional meskipun PP RTRWN belum genap berusia 5 (lima) tahun. “RTRWN menjadi acuan utama dalam menata ruang di seluruh Indonesia,” ujar Dwi. Ke depannya, tata ruang akan diarahkan untuk lebih dapat mengintegrasikan materi dari berbagai sektor.

Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana dari BAPPENAS, Sumedi Andono Mulyo, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang perlu dilakukan pendekatan pentahelix dengan melibatkan kerja sama antarsektor agar ke depannya rasa kepemilikan terhadap rencana tata ruang dari berbagai sektor semakin tinggi.

Prosedur pelaksanaan peninjauan kembali sendiri telah diatur dalam PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam PP tersebut diatur muatan baru untuk RTRWN dan amanat untuk mengintegrasikan antara pengaturan ruang darat dengan ruang perairan. Proses penyusunan RTRWN sebagaimana diatur pada PP Nomor 21/2021 dilakukan selama 24 bulan, dengan rincian proses peninjauan kembali dilakukan melalui kajian cepat, selanjutnya dilakukan proses revisi dan penetapan dokumen rencana tata ruangnya.

“Pasca terbitnya Undang Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, telah terbit 48 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksananya, dimana 13 (tiga belas) di antaranya mempengaruhi dinamika penyelenggaraan penatan ruang di Indonesia,” ujar Fauzia Suryani Putri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia menambahkan dalam pelaksanaan peninjauan kembali RTRWN perlu menimbang kebijakan nasional seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan dokumen pengembangan wilayah lainnya.

Sejalan dengan itu, Plt. Koordinator Tata Ruang dari BAPPENAS, Agung Widodo, mengungkapkan perlunya transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah nasional melalui pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi dan keunggulan lokal.

“Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Indonesia diarahkan untuk menjadi negara dengan kelas pendapatan tinggi pada tahun 2045 dengan syarat minimalnya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi,”tuturnya.

Di samping itu, ketimpangan pembangunan yang lebar antara kawasan barat dan timur, menurut Akademisi Institut Pertanian Bogor, Ernan Rustiadi Indonesia tercermin dari ketimpangan demografis.
“RTRWN sebagai kebijakan jangka panjang dengan skala makro, perlu menjawab isu-isu strategis lainnya dalam penataan ruang Indonesia seperti urban expansion, konektivitas dan sistem logistik nasional, konversi lahan pangan dan kawasan hutan, serta meningkatnya tren kebencanaan. Salah satu tantangan yang dihadapi RTRWN adalah bagaimana RTRWN ini dapat lebih fleksibel dalam menghadapi disrupsi di masa mendatang,”

Dalam acara ini juga disampaikan bahwa pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan siap berkolaborasi untuk mengintegrasikan muatan rencana tata ruang laut ke dalam muatan RTRWN hasil revisi.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita