DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

19 Juni 2021

PENYEPAKATAN DELINEASI DAN PENJARINGAN ISU PENYUSUNAN RDTR KAWASAN IJEN DAN SEKITARNYA

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Strategis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Arahan Prioritas Nasional di Kawasan Pariwisata Ijen dan Sekitarnya, pada Kamis (17/06/2021).

FGD yang difokuskan untuk penyepakatan delineasi dan penjaringan isu wilayah perencanaan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Guntur Priambodo sekaligus dihadiri Sekretaris Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, I Komang Sudira, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Ari Setiawan, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, Bayu Hadianto, dan Organiasasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Guntur Priambodo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyambut baik dan sangat mengapresiasi pelaksanaan FGD Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Strategis Penyusunan RDTR Arahan Prioritas Nasional di Kawasan Pariwisata Ijen dan sekitarnya. Saat ini Kabupaten Banyuwangi memiliki 2 Perda RDTR dan 2 perda RDTR Kawasan Strategis. Dimana RDTR ini berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah, serta menjadi acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang.

“Penataan ruang di sekitar kawasan Ijen-Baluran juga perlu dikendalikan dan dikembangkan secara optimal namun harus sejalan dengan kelestarian alam dan menganut prinsip sustainable environmental development,” tambahnya.

Menurut Guntur terdapat 3 isu penting yang perlu menjadi perhatian pembahasan dalam FGD ini yaitu isu pembangunan berkelanjutan, termasuk potensi rawan bencana, isu pengembangan desa adat di sekitaran kawasan Ijen dalam rangka mendukung wisata sosial budaya, dan isu terakhir adalah dengan adanya kebijakan nasional dan provinsi perlu adanya sinergi dengan Kabupaten yang berbatasan.

Kepada para peserta FGD, khususnya OPD terkait agar memberikan masukan, saran, dan informasi, serta data yang diperlukan dalam penyusunan RDTR ini, sehingga dokumen yang tersusun nanti sesuai dengan karakteristik dan pemanfaatan ruang untuk pengembangan pariwisata di kabupaten banyuwangi, khusunya Ijen dan sekitarnya, tutur Guntur.

Seluruh peserta diskusi menyepakati deliniasi terpilih yaitu Kawasan Glagah dan Giri dengan luasan 4.811 ha dengan berbagai pertimbangan dan kriteria yang telah disiapkan. Untuk isu strategis yang terjaring beberapa isu diantaranya konektifitas ke kawasan pariwisata Ijen, pengembangan pariwisata Ijen yang berbasis budaya, kebencanaan, alih fungsi lahan, dan lainnya.

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Sosial Budaya Wilayah I Detty Theresia Putung, mengatakan, “kawasan Ijen merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)”.

Untuk mempermudah proses investasi ke depannya, RDTR harus disusun dalam bentuk digital agar dapat masuk sistem OSS. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Surat Edaran Dirjen Tata Ruang tentang Penyiapan Database Untuk Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota meminta Pemerintah Daerah mengumpulkan dan membangun database untuk mempermudah proses digitalisasi RDTR, imbuh Detty.

Sebagai penutup, Detty mengungkapkan harapan dukungan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pelaksanaan kegiatan ini, diantaranya membuat surat penetapan delinaisi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah, membentuk Tim Teknis RDTR dan Tim Teknis Pokja KLHS yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, menyiapkan pendampingan dari daerah, memfasilitasi kebutuhan data, melaksanakan validasi KLHS di provinsi dan berkomitmen untuk melanjutkan hasil kegiatan Bantuan Teknis sampai dengan penetapan menjadi Perkada.


Sumber : Dit. Bina Wilayah I

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita