DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

21 Juni 2021

LANGKAH STRATEGIS PEMERINTAH DALAM PERMASALAHAN INVESTASI MELALUI PP NOMOR 21 TAHUN 2021

“Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi yang salah satunya diakibatkan tumpang tindih peraturan penataan ruang,” ungkap Ery Suwondo, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam membuka Sosialiasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Jakarta, Jumat (18/06/2021).

Kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sampai saat ini sudah 25 provinsi yang telah terlaksana dan kali ini cangkupan untuk wilayah Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsis Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengawali sesi pertama Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Eko Budi Kurniawan mengatakan, “Penataan ruang kita terus berangsur membaik, sekarang ini kita berada di fase baru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang membutuhkan penyesuaian dengan penataan ruang.”

Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki, dalam sesi kedua menjelaskan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah suatu dokumen dari produk-produk Rencana Tata Ruang (RTRWN, RTRW Provinsi, dst.). “Semua produk tata ruang diterjemahkan dalam dokumen operasional namanya KKPR. Inilah yang dipegang oleh seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut.”

Kamarzuki menegaskan bahwa keinginan UUCK membuat perizinan dimudahkan namun pengawasan juga diketatkan. “Jika ada pelaku usaha yang melakukan pebangunan diluar izin KKPR maka tidak segan untuk dilakukan pembongkaran atau penertiban,” jelasnya.

Lebih lanjut Abdul Kamarzuki menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah agar mempersiapkan diri sebelum Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) resmi ditetapkan oleh Presiden pada bulan Juli mendatang.

Kedepan dengan peraturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan penggunaan dan keterpaduan sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang memberikan fungsi ruang serta keharmonisan alam.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita