DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

22 Juni 2021

KEMENTERIAN ATR/BPN DORONG PEMDA SUSUN DOKUMEN SPPR DAERAH

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Daerah. Hal ini sebagai upaya membantu Pemda dalam menyusun dokumen SPPR baik jangka menengah 5 tahun maupun jangka pendek 1 tahunan.

“Harapannya penyusunan SPPR dapat dilaksanakan secara rutin oleh Pemda setiap tahunnya dan juga menjadi masukan bagi pelaksanaan Peninjauan Kembali RTR,” ujar Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Sufrijadi saat membuka FGD Penjaringan Isu Strategis dan Keterlaksanaan Program Dalam Rangka Penyusunan Dokumen SPPR Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Batam (16/6).

Ditambahkannya, saat ini pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan antara lain belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya, belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur antar Perangkat Daerah serta belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 144 ayat (1) mengamanatkan bahwa SPPR dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Daerah. Lingkup substansi yang menjadi pilot project yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.

Tujuannya antara lain sharing pengalaman pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah dan membangun komitmen Pemerintah Daerah dalam kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan, dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karimun.

Narasumber menyampaikan secara gamblang mengenai isu strategis pembangunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau, arah dan usulan program terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, dukungan kelembagaan dan mekanisme penganggaran dalam pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau, dan muatan dokumen kebijakan strategis pembangunan daerah.

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Abdul Rifani mengatakan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2023 difokuskan pada peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur melalui tata Kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya melayu dan nasional.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan sinkronisasi program pemanfaatan ruang melalui kegiatan pengawasan teknis bidang penataan ruang dalam kurun waktu 2017-2020 sebagaimana tertuang dalam Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

Di akhir kegiatan dilakukan penandatangan Berita Acara FGD Penjaringan Isu Strategis dan Keterlaksanaan Program Dalam Rangka Penyusunan Dokumen SPPR Daerah. Berita Acara pelaksanaan kegiatan menyepakati bahwa Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap penugasan staf/personil untuk ikut serta dalam proses penyusunan dokumen SPPR Daerah, membentuk tim teknis di daerah, serta memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan dokumen SPPR Daerah.


Sumber : Dit. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita