DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

23 Juni 2021

BERI KEPASTIAN KEMUDAHAN BERUSAHA, KEMENTERIAN ATR/BPN SOSIALISASIKAN PP 21/21 SE-JAWA TIMUR

“Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, maka kita dituntut untuk memahami aspek penataan ruang dan pertanahan sehingga dapat mengeksekusi menerapkan tugas dan tanggung jawab terkait penataan ruang dan pertanahan,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penataan Rumah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 di Surabaya Senin (21/06).

Menurutnya kegiatan sosialisasi ini merupakan suatu usaha nyata dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan sektor. “Saya berharap sosialisasi pada hari ini kita dapat memahami dan dapat mengeksekusi dalam penerapan kebijakan penataan ruang, perizinan, dan pertanahan,” ujarnya.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja diharapkan dapat mengubah mindset pelaku usaha dan masyarakat. Jika sebelumnya izin usaha susah didapatkan namun setelahnya tidak ada pengawasan yang jelas, kali ini dengan UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan kepastian dalam kemudahan perizinan dan pengawasan akan dilakukan dengan tegas melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai acuannya.

Terdapat 3 jenis dokumen KKPR yang nantinya akan digunakan sebagai perizinan, yaitu Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR. dan Rekomendasi KKPR. Konfirmasi KKPR digunakan bagi daerah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), dalam proses permohonan perizinan ini, mesin OSS yang akan bekerja. Sementara rekomendasi KKPR merupakan tugas pemerintah pusat karena menyangkut pemberian KKPR bagi proyek-proyek strategis nasional.

Persetujuan KKPR menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini karena nantinya pemda yang akan turun langsung sebagai pelaksana proses perizinan di daerah-daerah yang belum memiliki RDTR. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki menjelaskan alur persetujuan KKPR dimana dibutuhkannya Forum Penataan Ruang sebagai wadah untuk mendukung inklusivitas masyarakat. Semua penilaian offline untuk persetujuan KKPR, dilakukan melalui Forum Penataan Ruang yang harus dibentuk di daerah. Forum Penataan Ruang merupakan leburan dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) ditambah asosiasi profesi (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, asosiasi akademisi (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia) serta 1 tokoh masyarakat di daerah masing-masing.

Kepada kepala daerah, Kamarzuki menyakinkan untuk jangan takut dalam menerbitkan persetujuan KKPR. “Kepala daerah tidak usah ragu menerbitkan KKPR, karena dalam UU Cipta Kerja ini akan diatur pembahasannya melalui forum, nanti forum yang akan memutuskan, forum yang akan merembuk, duduk bersama memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota untuk menerbitkan KKPR-nya, jadi tidak usah kerja sendiri, itu salah satu yang sudah diatur oleh UU Cipta Kerja agar proses berjalan lebih transparan dan dengan tata kelola yang benar,” jelasnya.

Proses yang dibutuhkan dalam Permohonan Persetujuan KKPR adalah 20 hari kerja, 10 harinya akan diterbitkan dokumen pertimbangan teknis (pertek) pertanahan. Lebih lanjut dijelaskan pertek pertanahan yang diberikan nantinya tidak memuat kesimpulan. Pertek hanya berisi fakta, kondisi, kepemilikan penguasaan tanah, batas-batasnya, dan penggunaan saat ini seperti apa. Tidak akan ada penilaian apakah lokasi yang dimohon sesuai dengan tata ruang atau tidak, karena nanti forum yang akan menilai dan menentukan.

Adapun semua dokumen KKPR yang terbit akan diadministrasikan oleh lembaga OSS agar menghindari tumpang tindih di kemudian hari.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita