DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

30 Juni 2021

UPAYA MENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMENTERIAN ATR/BPN SOSIALISASIKAN PP NOMOR 21 TAHUN 2021 DI WILAYAH SUMATERA UTARA

“PP Nomor 21 Tahun 2021 ini merupakan satu proses bagaimana memberi kemudahan investasi, bagaimana memudahkan dari sisi kepastiannya dalam rangka pembangunan yang terencana sesuai dengan sasaran yang diharapkan,” ungkap Dadang Suhendi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dalam membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang di laksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin (28/06/2021).

Sosialisais PP Nomor 21 Tahun 2021 sangat penting dalam peningkatan literasi para stakeholder yang terlibat dalam proses penyelenggaran penataan ruang serta proses percepatan dan perbaikan ekosistem investasi dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Reny Windyawati mengatakan, “Kenapa diperlukan perencanaan tata ruang, karena kita semua tahu bahwa kita hidup di bumi ini berada pada ruang yang terbatas, dalam arti ruang yang terbatas ini akan digunakan oleh semua makhluk hidup. Dengan populasi yang meningkat sehingga kebutuhan untuk ruang menjadi sangat penting dan perlu diatur agar kedepan ruang ini dapat tetap kita tinggali serta hidup dalam ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.”

“Jadi dengan jelas didalam UUCK ini bahwa semua kegiatan pemanfaatan ruang dan kegiatan investasi dasarnya adalah Rencana Tata Ruang (RTR) dan menjadi satu-satunya dasar pembuatan izin,” tegasnya .

Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki menjelaskan bahwa Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK) prinsipnya adalah ingin membenahi proses perizinan. “Mindsetnya UUCK ini ingin memperbaiki semua proses perizinan, khususnya perizinan pemanfaatan ruang yang selama ini membingungkan bagi pelaku usaha maupun masyarakat.”

Ia juga menegaskan agar setiap daerah dapat segera membentuk forum penataan ruang. Karena forum penataan ruang menjadi amanah dari UUCK. “Nantinya dalam forum penataan ruang beranggotakan TKPRD yang sudah ada, ditambah asosiasi profesi yaitu IAP, ASPI, dan tokoh masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut Abdul Kamarzuki menjelaskan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diminta oleh UUCK adalah daerah yang sudah memiliki RDTR. Apabila daerah tersebut telah memiliki RDTR, maka harus terintegrasi dengan Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA). Karena seluruh permohonan perizinan di daerah tersebut dijalankan oleh sistem OSS-RBA, dengan mengeluarkan konfirmasi setuju, konfirmasi setuju bersyarat, atau konfirmasi ditolak.

“Dalam UUCK disadari sebagian besar daerah masih belum memiliki RDTR, tetapi untuk daerah yang cepat tumbuh, padat, dan memiliki banyak kegiatan penduduknya perlu memiliki RDTR, karena kegiatannya sangat intens,” jelasnya.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita