DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1 Juli 2021

KEMENTERIAN ATR/BPN DORONG PEMERINTAH DAERAH BERSIAP TERAPKAN KKPR 

Banda Aceh,- Aceh menjadi provinsi terakhir dalam rangkaian Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang digelar oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sosialisasi ini diselenggarakan secara masif dengan melibatkan 34 (tiga puluh empat) Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

Sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja, PP Nomor 21 Tahun 2021 secara makro bertujuan untuk meningkatkan sistem investasi melalui penyederhanaan peraturan yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

“Persoalan tata ruang tidak semuanya dapat diselesaikan dengan baik di Aceh. Dengan sosialisasi ini, semoga kita mendapatkan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk dapat membangun penataan ruang di Aceh agar semakin baik. Pembangunan berkelanjutan dan juga menperhatikan peningkatan aspek ekonomi tidak dapat kita lakukan jika tidak memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) yang berkualitas,” tutur Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh, Agustyarsyah saat membuka Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 di Kota Banda Aceh, Selasa (29/6).

Ia menambahkan, diharapkan kepala kantor pertanahan dapat bersinergi mengimpelementasikan rencana pemanfaatan ruang untuk dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.

“Selain kalangan stakeholder, produk rencana tata ruang seperti webgis Gistaru dan RDTR interaktif agar dapat disosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa kita menata dan membangun ruang berdasarkan basis data yang valid dan transparan”.

Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas produk rencana tata ruang, rencana detail tata ruang akan menjadi dasar dari penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR) yang diintegrasikan melalui sistem OSS RBA (Risk Based Approach).

“Pada 2 Juli nanti, Pak Presiden akan me-launching OSS versi RBA. Setelah diliris pada 2 Juli, maka semua PP dan Permen turunan UUCK termasuk KKPR akan langsung berlaku tanpa transisi lagi. Pemerintah daerah tolong digarisbawahi ini. Transisi sudah kita berikan waktu sejak November tahun lalu,” tegas Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki.

Kamarzuki menjelaskan, di belakang OSS RBA nantinya terdapat data RDTR dan GISTARU yang sudah terintegrasikan, termasuk KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang juga otomatis masuk.

Pelaku usaha yang di wilayahnya mempunyai RDTR, maka pengajuan perizinan berusaha akan melalui OSS berbasis daring dan penilaian KKPR akan dikerjakan secara full oleh sistem tanpa campur tangan OPD terkait. Penerbitan KKPR tersebut dikenal dengan istilah Konfirmasi KKPR.

Jika daerah tersebut belum mempunyai RDTR, maka akan diterbitkan persetujuan KKPR melalui penilaian offline. Pengecekan Rencana Tata Ruang secara komperehensif dilakukan melalui RTRWN, RTRWP, RTRW Kab/Kota dan aturan di bawahnya, serta melalui pertimbangan teknis pertanahan terlebih dahulu.

Dalam persetujuan tersebut, lanjut Kamarzuki, jangka waktu hanya diberikan 20 hari. Jika tidak ada keputusan, maka berlaku fiktif positif. Fiktif positif artinya semua yang dimohon pelaku usaha atau pemohon KKPR dianggap telah disetujui.

“Untuk membantu penilaian tersebut agar berimbang dan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan, maka UU CK dan PP Nomor 21 Tahun 2021 mengamanatkan pembentukan forum penataan ruang. Hal ini penting mengingat persetujuan KKPR atau rekomendasi KKPR dapat diberikan rekomendasi melalui pertimbangan forum penataan ruang,”

Forum ini berisikan perwakilan dari OPD Pengampu Tata Ruang, asosiasi akademisi, asosiasi profesi, dan tokoh masyarakat dengan dipimpin oleh sekretaris daerah sebagai ketua.

“Pindahkan saja anggota TKPRD yang telah terbentuk sebelumnya ke dalam forum penataan ruang ditambahkan asosiasi profesi, asosiasi akademisi dan tokoh masyarakat. Cara kerjanya bagaimana, sudah kami siapkan prosedurnya melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021,” tutup Abdul Kamarzuki menutup diskusi panel.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita