DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2 Juli 2021

IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG PASCA UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA

Jakarta, – “Terbitnya Undang – Undang Cipta Kerja sangat mempengaruhi proses perencanaan tata ruang kedepan. Selain mendukung terselenggaranya penataan ruang yang baik, terobosan-terobosan penyederhanaan dan percepatan produk rencana tata ruang pun dilakukan,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Senthot Sudirman saat membuka Diskusi Online: Implementasi Penataan Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan secara daring, Rabu (30/6).

Ia menambahkan, selain terobosan tentunya masih banyak tantangan penataan ruang yang akan dihadapi yaitu memastikan pentingnya peningkatan kualitas produk penataan ruang dan mempercepat proses penyusunan dan penetapan kebijakan penataan ruang yang sebelumnya membutuhkan waktu lama.

Menanggapi hal tersebut Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati menegaskan Undang – Undang Cipta Kerja melalui peraturan turunannya diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 telah menyederhanakan peraturan yang saling mengunci.

“Amanat UUCK ini adalah salah satunya peningkatan ekosistem investasi melalui penyederhanaan perizinan berusaha. Kalau dulu banyak sekali aturan-aturan sektor dan tumpang tindih sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama sekarang jangka waktunya sudah dibatasi dan disederhanakan,”

Di dalam PP Nomor 21/2021 termuat bahwa jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW dibatasi paling lama 18 bulan, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW sedangkan untuk RDTR dibatasi paling lama 12 bulan sejak pelaksanaan penyusunan.

Di samping itu, Reny menuturkan bahwa Direktorat Jenderal Tata Ruang terus meningkatkan kualitas produk rencana tata ruang yakni melalui pendampingan Klinik RDTR/RTRW maupun bantuan teknis dan bimbingan teknis bagi daerah yang sedang menyusun RTRW dan RDTR. Tak lupa pula dengan penyelenggaraan Rapat lintas sektor dengan melibatkan kementerian/Lembaga guna mendapatkan masukan dari lintas sektoral dan terwujudnya sinkronisasi kebutuhan dan kepentingan antarsektor.

“Kita membutuhkan suatu rencana tata ruang yang berkualitas agar ruang itu bisa kita alokasikan untuk keharmonisan dan keberlanjutan serta keseimbangan. Ruang yang kita rencanakan dengan baik akan bisa kita gunakan untuk generasi kita maupun generasi kedepan.

Akademisi Universitas Diponegoro, Budiyono yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa tata Ruang adalah penentu masa depan bangsa, karena peradaban bangsa sangat ditentukan oleh perencana tata ruang.

“Selain itu sumber daya manusia (SDM) juga merupakan isu terkini, maka sangat dibutuhkan SDM dengan kompetensi yang mumpuni agar dapat terwujudnya penataan ruang yang baik di masa mendatang” imbuhnya.

Kegiatan diskusi online ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta, yang diantaranya terdiri dari praktisi, akademisi, mahasiswa dan pelajar.


Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita