DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2 Juli 2021

PENYEPAKATAN DELINEASI DAN PENJARINGAN ISU PB KLHS PENYUSUNAN RDTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PKSN MERAUKE

Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS dalam rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Merauke, Kamis, (17/06/21) silam.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Yakobus Duire mengatakan bahwa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus dilakukan secara terfokus. Di samping itu, data dan peta juga harus disiapkan dengan baik sehingga perumusan perencanaan dapat disusun dan terimplementasi dengan maksimal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Dwi Hariyawan menyampaikan, terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam penyusunan RDTR, yaitu aspek pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Menurutnya, pengembangan pola dan struktur ruang harus dapat menyesuaikan dengan kondisi kawasan pertahanan dan keamanan.

Ia menambahkan, pola ruang bisa digunakan sebagai ruang pertahanan negara dan melalui Kemenhan, masukan sistem pertahanan negara dalam penataan ruang didapatkan. Dengan begitu, tata ruang yang serasi, kehidupan aman, nyaman dan produktif dapat terwujud.

Lebih lanjut Dwi memaparkan bahwa pada tahun 2021, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang sedang dalam tahap menyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Negara. Hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun tentunya tidak serta merta lepas dukungan dan kontribusi Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Merauke di dalamnya.

“Semoga ada kerja sama dan sinergi yang baik antara kami dengan Pemerintah Daerah. Kawasan perbatasan di Papua ini merupakan kawasan beranda depan negara yang tidak boleh tertinggal dengan kawasan lain.”

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penyusunan rencana tata ruang dan rencana detailnya harus dilengkapi dengan KLHS.

“KLHS menjadi pemberian alternatif rencana dan program, sebagai mitigasi rencana tata ruang dan indikasi program tentang lingkungan. Misalnya, dilakukan kegiatan industri pasti ada dampak ke lingkungan. Inilah yang perlu diantisipasi. Dokumen ini penting dalam mengidentifikasi kegiatan – kegiatan apa saja yang ada di zona. Sesuai Permen LHK penjaringan isu ini masuk pada tahapan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang merupakan tahap awal dari 11 tahapan penyusunan KLHS,” jelas Lisa Lengkong, Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IV.

Terdapat 2 (dua) poin penting yang dicapai dalam FGD ini yaitu tersusunnya Berita Acara Penyepakatan Delineasi dan penjaringan isu – isu strategis sebagai dasar tolak ukur ke depan sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden.

Selanjutnya, peserta FGD dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Merauke diharapkan untuk dapat menyiapkan data-data yang dibutuhkan selama penyusunan RDTR dan didukung dengan penyampaian isu ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya selama penyusunan KLHS berlangsung.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita